Efektifitas penerapan Perma no.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum: Studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik

INDONESIA:

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang ketentuanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad baik para pihak atau kuasa hukum yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad baik sehingga dengan iktikad baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan juga akibat hukum salah satu pihak atau kuasa hukum beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan (authority to decide).

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik? Dan Bagaimana efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik?

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator, para pihak dan kuasa hukum sebagai data primer, serta Peraturan Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, di Pengadilan Agama Gresik dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan juga yang di tekankan dalam Perma tersebut adalah iktikad baik karena yang di gunakan mediator untuk menjadi parameter penilain kepada para pihak. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Penasihat hukum cenderung tidak mau memberi tahu para pihak materiil yang memberi kuasa kepada mereka mengenai mediasi yang wajib bagi para pihak materiil hadir. Ada kecenderungan bahwasanya kuasa hukum tidak menghendaki adanya klien berdamai. Serta menurut penulis mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif disebabkan kuasa hukum tidak mengerti dasar yang menjadi problematik para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan juga keengganan kuasa hukum untuk mendorong klienya utuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

ENGLISH:

Mediation is a method to solve dispute through process of negotiation to obtain agreement of the sides by the assist of mediator which has been regulated in supreme court regulation number 1 year 2016 about mediation procedure in court. The obligation to engage mediation with good intention of the parties or lawyer involved in mediation can be conducted well. The law consequence of one side or attorney which has bad intention inside of process mediation is the obligation to pay for mediation process. The attorney can be the representative all sides in mediation by power attorney to load authority to decide.

In this study, the author formulate some formulation of the problem, namely: How is the process of application Perma number 1 year 2016 in the Religious Court mediation in Gresik? And how is the effectiveness of mediation that represented the power of the religious Courts of law at Gresik?.

This research belongs to the empirical research that uses the qualitative approach, methods, sources of research data was obtained from direct interviews to the mediator a court religion as primary data, as well as the rules of the Supreme Court and the literature that fits with the theme as secondary data.

The result of the author's research that has been committed, according to the Religious Court mediator Gresik is that the process of application Perma No.1 2016 in Religious Courts Gresik there are three stages namely pre-mediation, stages of implementation of the mediation, and the final stage results of the mediation. Process application of mediation in the Court Religion Gresik in accordance with Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 2016 on mediation, And according to one of the mediators of mediation who has been represented by the attorney. Attorneys or legal counsel also have potential as a factor inhibiting mediation. Legal counselors tend not to inform the material authorities who authorize them on the mediation required for the material parties to attend. There is a tendency that lawyers do not want a client to make peace. And according to the author of the mediation represented to the legal counsel has not been fully effective because lawyers do not understand the basis of the problematic of the parties to the dispute in the Religious Courts and also the reluctance of legal counsel to encourage clients to solve the dispute through mediation.