The problems of marriage dispensation on Act No. 1 Year 1974 on marriage article 7 paragraph 2 in Maslahah perspective

ENGLISH:

In Indonesia, the marriage is set about marriageable age namely nineteen years old for a man and sixteen years old for a woman. An underage bride and groom are allowed to get married by approving of marriage dispensation. The approving of marriage dispensation should be based on the crucial reasons. It is in order the ratio legist of marriage dispensation and the marriageable age can be achieved well. The marriage dispensation is regulated on Article 7 Paragraph (2) Act No. 1 of 1974 on Marriage. The rule of marriage dispensation is not formulated clearly. It does not give the requirements and the limitations of marriage dispensation should be given to the bride and groom who are under the marriageable age. It encourages people for submitting marriage dispensation freely. The absence of requirements for marriage dispensation has taken achieved intents of marriage dispensation become uncertain. Thus, it is interesting to analyze the problems of marriage dispensation by studying on Article 7 Paragraph (2) Act No. 1 of 1974 on Marriage which is analyzed in perspective of maslahah in Marriage.

In this study, the problem statements of the research are: 1) What are the problems of marriage dispensation and how do they influence the society? 2) How does maslahah theory view marriage dispensation on Act No. 1 year 1974 on Marriage Article 7 Paragraph (2)?

This study is normative research or library research. This study uses the approach of juridical normative that uses a combination of the statue approach and conceptual approach. Source of the data are secondary data. It is divided into primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Collection data method is primary legal materials and secondary legal materials collected according to the topic issues that have been formulated based documentation system. Analyzing data method which used in this study is inductive analysis. It summarizes a specifically concrete issue to the generally abstract issue.

The result indicates that the problems of marriage dispensation on Article 7 Paragraph (2) of 1974 on Marriage are: a) the rule of marriage dispensation is obscure. Marriage dispensation on Article 7 Paragraph (2) of Marriage Law does not give the clear formulations and requirements. It encourages people for submitting marriage dispensation freely b) Marriage dispensation leads the society to get married under the marriageable age. The Marriage under the marriageable age is contradict with Child Protection Law and other regulations. It is also deprivation of the child’s rights. Marriage dispensation in the perspective of maslahah is marriage dispensation should be approved only to couples which the girl has been pre-marital pregnancy with some requirements.

INDONESIA:

Di Indonesia, pernikahan diatur tentang usia minimum pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur diizinkan untuk menikah melalui izin dispensasi nikah. Izin dispensasi nikah tersebut harus didasarkan pada alasan yang mendasar. Hal itu agar rasio legis dispensasi nikah dapat dicapai dengan baik. Dispensasi nikah diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan dispensasi nikah tersebut tidak diformulasikan secara jelas. Peraturan tersebut tidak memberikan persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan tentang dispensasi nikah harus diberikan kepada calon suami istri yang masih di bawah umur. Hal itu mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah secara bebas. Kekosongan persyaratan-persyaratan tersebut menjadikan tujuan yang ingin dicapai dispensasi nikah menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji mengenai permasalahan-permasalahan peraturan dispensasi nikah melalui studi analisis terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut nilai-nilai kemaslahatan di dalam perkawinan.

Dalam kajian ini, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apa permasalahan-permasalahan dipensasi nikah dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? 2) Bagaimana teori kemaslahatan memandang dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan dari pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Seumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Itu terbagi menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan issu yang diformulasikan berdasarkan sistem dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis induktif. Analisis induktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abtsrak yang bersifat umum.

Hasil penemuan menunjukkan bahwa problematika dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: a) peraturan dispensasi nikah tersebut kabur. Dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak memberikan formulasi dan persyaratan yang jelas. Hal itu mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensation nikah secara bebasb) Dispensasi nikah mendorong masyarakat untuk menikah di bawah umur. Perkawinan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan yang lainnya. Hal itu juga merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. Dispensasi nikah menurut teori kemaslahatan adalah dispensasi nikah hanya diberikan kepada pasangan yang masih di bawah umur yang mana pihak perempuan telah hamil di luar nikah dengan beberapa persyaratan.