Implementasi pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemberian upah minimum kota bagi perusahaan di Kota Pasuruan: Kajian Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

INDONESIA:

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi hak pekerja yang paling mendasar. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan upah tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan oleh pekerja maupun pengusaha sendiri. Guna kelancaran pelaksanaan kebijakan pengupahan, diperlukan adanya pemantauan atau pengawasan oleh Tim Pemantau Pelaksanaan Pengupahan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan (pengupahan) di Kota Pasuruan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan pemberian UMK oleh perusahaan, 2) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan pemberian UMK oleh perusahaan, 3) bagaimana pengawawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemberian Upah Minimum bagi perusahaan di Kota Pasuruan menurut Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang ditentukan dengan metode purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan Aspek teknis pengawasan yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Pasuruan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil pengawas, minimnya pengaduan kerja, kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan/pekerja pada peraturan yang berlaku, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan pengawasan pemberian upah dalam Islam didasarkan atas tiga dasar saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas, saling menasehati atas dasar kesabaran, saling menasehati atas dasar kasih sayang.

ENGLISH:

In Indonesia manpower system, the aim of the government establishes the minimum remuneration policy is to protect the fundamental right of the worker. In fact, the implementation of the remuneration not always appropriate with what the worker and the entrepreneur expected. There is necessity of the existence of monitoring team remuneration payment in the province and and regency/city in order to make the remuneration of the payment run well. The Department of Manpower and Transmigration is the institute that has authority to monitor the remuneration in Pasuruan.

The present study attempted to answer the three research problems, as follow: 1) how are the efforts of The Dinsosnakertrans Pasuruan in monitoring the minimum wage remuneration by the company, 2) how are the problems faced by The Dinsosnakertrans Pasuruan in monitoring the minimum wage remuneration by the company, 3) how is the monitoring of The Dinsosnakertrans Pasuruan toward the company around Pasuruan minimum remuneration according to Islamic Law.

This research is a field research or empirical legal research with the juridical sociological approach. The data collected in the form of primary and secondary data, then conducted with interview techniques and documentation, which is determined by method of purposive sampling.

The results showed technical aspects of supervision carried out by Dinsosnakertrans Pasuruan with coaching and conducting examination. Barriers faced is lack of supervisory personnel, lack of labor complaints, lack of understanding and awareness of the company/workers to the prevailing regulations, facilities and infrastructure supporting the activities of supervision, and law enforcement. Remuneration supervisory wages in Islam is based upon three basic interdependent i.e. advised on the basis of truth and clear norms, mutual advised on the basis of patience, and advised on grounds of compassion. Supervision of remuneration in Islam is based on three basic ie edify each other on the basis of truth and clear norms, edify each other on the basis of patience, and advise one another on the basis of compassion.