Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia dalam putusan sengketa ekonomi syariah: Studi putusan mahkamah agung nomor: 569 K/Ag/2015

INDONESIA:

KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan aturan yang harus diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Begitu juga ketika terjadi sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah maka kedua aturan tersebut harus didahulukan dalam menggali hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis meneliti sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Purbalingga. Pada awalnya Muchammad Wachyono meminta pembiayaan akad ijarah multijasa kepada BPRS BMPP. BPRS BMPP memberikan pembiayaan ijarah multijasa yang berupa sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujrah Rp. 180.000.000,- sejak tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016. Namun beberapa bulan nasabah mengalami kemacetan dalam proses mengangsur kepada bank. Sehingga bank mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, namun pihak nasabah tidak puas dengan putusan tersebut sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, namun dari putusan tersebut nasabah tidak puas untuk kedua kalinya sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015.

Berdasarkan rumusan masalah penulis meneliti sengketa tersebut apakah dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dalam menerapkan Perundang-undangan, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. menggunakan pendekatan Perundang-undangan, komparatif dan konseptual. Bahan hukum primer yakni salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Pengolahan bahan hukum yakni editing, reconstucting, sistematis, dan concluding.

Hasil penelitian tersebut yakni bahwasanya pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan dan KHES tentang akad ijarah mutijasa. Namun majelis hakim tidak maksimal dalam menerapkan KHES dalam menyatakan nasabah telah wanprestasi dan mengenai keadaan darurat. Majelis hakim tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayan ijarah dan multijasa padahal nasabah mengalami keterlambatan mengangsur karena keadaan memaksa. Majelis hakim berpendapat bahwa sahnya akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 dengan begitu kedua belah pihak harus melakukan dan mentaati isi perjanjian yang telah disepakati.

ENGLISH:

KHES and Fatwa of DSN-MUI are regulations that must be implemented in any economical sharia activities in Indonesia. Then, if there is a dispute in economical sharia activity, these two regulations must be prioritized in law decision making. According this statement, so that researcher held a research about a case of dispute in sharia economy that happened in Purbalingga. In the beginning, Muchammad Wachyono asking for financing toward ijarah contract of multiservice to BPRS BMPP. BPRS BMPP then give him in the benefit rent form of IDR 250.000.000,- and ujrah IDR 180.000.000,- since 13 September 2011 until 13 September 2016. Several months later, this client experiencing congestion in installments process to the bank. So that, the bank proposed a dispute of sharia economical case to Religious Courts of Purbalingga Number: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, but this client are unsatisfied with the decision, so that he proposed an appeal to Religious Courts of Semarang Number: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, but from this decision, he didn’t satisfied also. So that he proposed a cassation to Supreme Court Number: 569 K/Ag/2015.

Based on the hypothesis, the researcher observes the dispute whether the considerations of Religious Court are suitable in implementing the regulations of KHES and Fatwa of DSN-MUI.

This research study use methode of normative law research. Using regulations approaches, comparative and conceptual. The materials of primary law are the copy of verdict of Religious Court Number 569 K/Ag/2015. Collecting material of law by using documentation study. The way to manage the material of law are with editing, reconsturting, systematic, and concluding.

The result of research i.e. several considerations of panel of judges are suitable with legislation and KHES about ijarah contract of multiservice but, the panel of judges are not maximal in their implementation of KHES about to declare that the clients is in breach and about emergecncy situation. The panel of judges are not implemented the Fatwa of DSN-MUI about financing of ijarah and multiservice, whereas the client is experienced delays in installments because emergency situation. Panel of judges conclude the validity of ijarah contract of multiservice number: 01 since 13 September 2011 until 13 September 2016, so that the both sides must accept and obey the content of agreement.