Kepala desa sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab Syafi’I: Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

INDONESIA:

Manusia lahir di dunia ini tidak semuanya dalam keadaan normal dan mampu mengerjakan pekerjaannya secara mandiri termasuk orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, sehingga pada suatu saat diperlukan orang lain untuk mewakilinya dalam bermuammalah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewakilli warga tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab syafi’i, meliputi (1) Kepala desa sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli; (2) Praktik perwakilan tersebut ditinjau dari pandangan madzhab syafi’i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (Field Research). Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan juga dari beberapa wali warga tunagrahita dan perwakilan anggota masyarakat sebagai responden pendukung karena yang setiap harinya mengampu warga tunagrahita. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (Interview), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini adalah, (1) Bahwasanya antara kepala desa dengan warga tunagrahita memang terjadi adanya praktik wakalah dalam hal transaksi jual beli yang perwakilannya diserahkan langsung oleh wali warga tunagrahita kepada kepala desa dan dalam transaksinya disaksikan oleh perwakilan anggota masyarakat. (2) praktik perwakilan antara kepala desa yang bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita dalam transaksi jual beli tersebut dianggap benar dan sah dikaji menurut madzhab syafi’i, karena penyerahan wewenang dilakukan oleh wali warga tunagrahita secara langsung kepada kepala desa. Dan dalam praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat.

ENGLISH:

Human born in this world are not all in a normal and capable state doing his work independently including people who experiencing mental retardation, so that at some point it is necessary others to represent him in activity with a goal to achieve mutual benefit.

The purpose of this study is to describe the practices carried out by the village head in representing mentally disabled citizens in the sale and purchase of Shafi'i'smadzhab perspective, including (1) The village head is as the representative of mentally disabled citizens in the sale and purchase transactions; (2) the representation practices observed by the view of the Shafi'i’smadzhab.

This study used a descriptive qualitative approach with field study method (Field Research). In the searching of data from informants consisting of the Village Head of Karangpatihan Balong subdistrict Ponorogo district, and also of some guardians of mentally disabled citizens and representatives of community members as respondents supporting the daily support for mentally disabled citizens. The data collection is undertaken with methods: interview and documentation. The data analysis is committed by collecting and checking the data obtained from the field, classification, verification, data analysis and inference.

Results of the study are found by investigators in the study in Karangpatihan village Balong subdistrict Ponorogo district are, (1) that between the village head and the mentally disabled citizens does occur the practice of ‘wakalah’ in terms of sale and purcahse transactions that representatives were directly brought by the guardian of mentally disabled citizens to the village head and the transaction was witnessed by representatives of community members. (2) the practice of representation between the village head who acts as a representative for the mentally disabled citizens in the sale and purchase transaction is considered right and legal according to the Shafi'i'smadzhab, for delegation of authority made by guardian of mentally disabled citizens directly to the village head. And in the practice it has met principle and requirements.