Implementasi pasal 87 Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah (SPIN OFF) asuransi: Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tepatnya pada pasal 87, menyatakan semua perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah harus memisakan diri (spin off) dari perusahaan induknya. Salah satu perusahaan yang telah melakukan spin off adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang. Pemisahan unit usaha syariah (spin off) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang termasuk pemisahan (spin off) yang cukup cepat. Pemisahan (spin off) yang cukup cepat tersebut menjadi satu hal yang menarik apakah pemisahan (spin off) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masah yaitu: 1) Bagaimana proses pemisahan unit syariah (spin off) di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah (spin off) asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemisahan (spin off) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah sesuai dengan proses pemisahan (spin off) yang ada dalam POJK Nomor 67/POJK.05/2016 yaitu: 1) Unit Syariah mempunyai total dana investasi dan dana tabarru’ sebesar 50% dari total dana asuransi, dana investasi dan dana tabarru’ yang ada pada perusahaan induk. Kemudian dana yang tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang kemudian disampaikan pada OJK dan mendapatkan izin usaha oleh OJK. 2) Perusahaan yang sudah mendapat izin usaha diwajibkan membuat rencana kerja pemisahan unit syariah (spin off). 3) Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan oleh RUPS. 4) Kemudian Direksi menyampaikan rencana kerja tersebut kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020. 5) OJK memberi persetujuan terhadap rencana kerja pemisahan unit syariah (spin off). Pelaksanaan pemisahan (spin off) juga sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

ENGLISH:

Law Number 40 Year 2014 regarding Insurance precisely in article 87 has declared all insurance companies that have a sharia business units must spin off from their central companies. One of the companies that have spin off is PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office. Separation of sharia unit at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office is a fairly rapid separation. This fast spin off becomes one interesting thing whether the spin off conduted by PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office has appropriate with Article 87 of Law Number 40 Year 2014 About Insurance.

In this research, there are problem formulation: 1) How the spin off process of sharia units in PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office? 2) How Implementation of Article 87 of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance on the separation of sharia (spin off) insurance business unit at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office?.

This research is a type of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is the sociological juridical approach. Data method by direct interview. Data analysis by qualitative data analysis. Data processing methods by; Edit, classify, verifiying, analyze and conclude.

The results showed that the process of spin off at PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera is in accordance with the spin-off proses spin off in POJK No. 67 / POJK.05 / 2016, namely: 1) Syariah Units have total investment funds and funds tabarru 'amounting to 50% of total insurance funds, investment funds and tabarru funds' that exist in the parent company. Then the funds are calculated based on the monthly financial statements which are then submitted to the OJK and get a business license by OJK. 2) Companies that have obtained business licenses are required to make a spin off unit spin-off plan. 3) The work plan for separation of sharia units shall be approved by the GMS. 4) The Board of Directors will conciliate the work plan to OJK no later than October 17, 2020. 5) The OJK approves the spin off plan for spin-off. The implementation of the spin off is also in appropriate with Article 87 Undang–Undang Number 40 Year 2014 About Insurance.