Peran Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) terhadap penentuan upah minimum Kabupaten Pasuruan perspektif hukum Islam

INDONESIA:

Banyak beridirinya perusahaan di Kabupaten Pasuruan menggerakkan roda produksi dan ekonomi daerah, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan kesejahteraan buruh/pekerja. Salah satu wujud pemenuhan kesejahteraan buruh adalah dengan meningkatkan taraf hidup dengan pemberian upah yang layak melalui penetapan upah minimum. Besaran upah minimum dipandang tidak relevan dengan meningkatnya kebutuhan hidup membuat posisi buruh/pekerja berada dalam perangkap kemisikinan (depths of misery trap). Salah satu serikat pekerja/buruh di Kabupaten Pasuruan Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI- SBSI) Kabupaten Pasuruan sebagai wadah pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan guna meningkatkan nilai tawar dalam proses penentuan upah minimum.

Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Peran Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam Penentuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan? (2)Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam Penentuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagamana peran Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI- SBSI) Kabupaten Pasuruan dalam penentuan upah minimimun dari sudut hukum Islam. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (field research) dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini metode pengolahan data menggunakan editing, veryifying, classifiying, analiziying, concluding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI- SBSI)memiliki peran cukup vital dalam penentuan upah minimum. Pertama, Keterwakilan di dewan pengupahan Kabupaten Pasuruan. Kedua, membentuk tim bayangan sebagai tim survei pembanding dan membangun komunikasi dengan media. Penentuan upah minimimum dalam pandangan hukum Islam sangat dianjurkan karena untuk mencapai keadilan antara buruh dengan pengusaha dengan cara musyawarah mufakat. Pekerja membangun relasi dengan pengusaha dan pemerintah mengunakan 5 (lima) konspe yang berbasis etika Islam yaitu: prinsip ketuhana (keesaan/tauhid), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, peinsip tanggungjawab, prinsip kebijakan.

ENGLISH:

Many companies in the regency of Pasuruan are moving wheel production and regional economic, however it doesn’t match with worker prosperity fulfillment. One of the worker prosperity fulfillment is increase the standart of living by given a decent wage through the determination of the minimum wage. The large of minimum wage was seen didn’t match with increasing the necessities of life make the position of worker exist on the proverty (depths of misery trap). As one of the worker union in the regency of Pasuruan federation of construction, general and union informal safe worker Indonesia (FKUI-SBSI). The regency of Pasuruan as a place of a workers to inform their aspiration and fight their rights and importance in order to increase a bargain of values in processing determination of minimum wage.

The problem that is research in this minithesis are (1) how is the role of the general construction federation and union informal safe worker Indonesia to determining of minimum wage in the Pasuruan regency? (2) how is the view of Islamic law to the role of the general construction federation and union informal safe worker Indonesia to determining of minimum wage in the Pasuruan regency? Objective this research is find out how is the role of construction federation, general and union informal safe worker Indonesia (FKUI-SBSI) Pasuruan regency in determining minimum wage from the angle of Islamic law. This research that classified to the kind of research empiric juridical (field research) it caused the research more impressed to the field data as an object that is research. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. In this research the method of processing data is using editing, verifying, classifying, analyzing, concluding.

The results of the research are showing that construction federation, general and union informal safe worker Indonesia (FKUI-SBSSI) having the quite vital for determining minimum wage. The first, representation in the wage council of pasuruan regency. Second, is forming the shadow group as survey team comparison and build the communication with the media. Determination of minimum wage in view of the Islamic law is very recommended caused for reach the justice between worker with entrepreneur by way of deliberation and consensus. The worker is building the relation between entrepreneur and government that using 5 concepts based on Islamic ethics that are: the principle of divinity, the principle of balance, the principle of free will, the principle of responsibility and the principle of wisdom.