Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember

INDONESIA:

Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin kerjasama dengan para kyai.

ENGLISH:

Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN.

This research is empirical research that use descriptive analysis methods with qualitative research approach. Source ofprimary data collected by an interview with some informers that are related to implementation inspection deed especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as a source of secondary data.

Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is inspection deed that must be done is checking administratively and physically until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is working in partnership with kyai.