Pasal 9 undang undang no 23 tahun 2004 sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama: Studi analisis putusan perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan ( istri ) dan anak mereka, merupakan implikasi dari semua alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ( sebagai contoh : seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas, secara otomatis pula melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengantarkan pada kondisi penelantaran ). Maka secara tersirat didapati benang merah antara keduanya ( pasal 9 UU. Penghapusan KDRT / penelantaran rumah tangga dan alasan perceraian pasal 19 PP. 9/1975 Jo. Pasal 116 KHI ), yang mana pada banyak kasus, alasan-alasan tersebut berkaitan langsung, diawali atau bahkan berakibat pada sebuah penelantaran yang muaranya pada syarat mutlak dari pada alasan melakukan perceraian itu sendiri yaitu sebuah ‘ketidak rukunan dalam rumah tangga’ atau ‘sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum perceraian.

Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang ternyata tidak di temukan satupun kasus gugat cerai dengan alasan KDRT yang didalam putusannya hakim, mengintegrasikan dan menerapkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan. Dengan alasan Pengadilan Agama sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, kebanyakan hakim hanya menggunakan dalil tersebut dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

ENGLISH:

Article 9 of Law No. 23 on the Elimination of Domestic Violence, in victims the victim majority are female ( wives ) and their children , is an implications of all divorce reasons as it stated in Article 39 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo Article 116 Compilation of Islamic Law (for example : a head of a family who leaves his family during 2 years sucscessively without any permit and obvious reason, reason automatically also neglect his duties as heads of households that leads to neglect condition). Then, implicitly there is a relation between both of them ( Article 9 of Law the Elimination of Domestic Violence / negligence of household and divorce reasons article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo . Article 116 KHI), in many cases, those reasons are directly related, preceded or even resulted in a neglect. It finally refers to an absolute requirement for divorce justification that are a ' lack of domestic harmonious ' or ' there is no hope of living in harmony again in the household '. Judging from the type of research , this research includes a normative legal research, which is done by reviewing secondary data. This normative research including literature research.

This research is a normative legal research done by analyzing secondary data. This normative research is a library research or documentary study due to the research object in the form of legal public documents. They are the legal data from Religious Court. The legal research done by only examining library materials or secondary data can be called as normative legal research or library materials or secondary data can be called as normative legal research or library legal research. The approach used is a statute approach. It is done by conducting legislation assessment related to the central theme of the research. This research employs the approach to analyze the regulation of divorce law.

From the results, it can be concluded that in Malang Religious Court there is no divorce case with domestic violence reason. In the decision, the judges integrate and apply Article 9 Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as the reference. Because there is an Islamic Law Complication concerning divorce reason, most of the judges only use that reference to decide the case of divorce reason of domestic violence.