حقوق الأسرى في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

ABSTRAK

Topik mengenai hak-hak tahanan merupakan bagian dari permasalahan kontemporer yang sudah menjadi permasalahan luas pada tingkat internasional dan secara makro pelanggaran-pelanggaran terhadap tahanan merupakan topik utama di seluruh media audio visual, sehingga kajian ini mendapatkan antusias yang besar karena perhatiannya terhadap manusia sebagai mahluk Allah yang paling mulia, hal ini menjadikan topik ini layak untuk diteliti dan didalami dalam hukum internasional dan hukum Islam.

Kajian ini menerangkan konsep hak-hak tahanan dalam hukum internasional dengan menonjolkan butir-butir perjanjian jeneva ketiga yang memaparkan hak-hak tahanan dalam hukum Islam sebagai perbandingan dan penjelasan, yang mana hukum Islam mengangkat ke permukaan bentuk-bentuk jaminan yang ada dalam hukum Islam terkait bentuk kekejaman terhadap para tahanan muslim dari hari ke hari.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum tahanan perang dalam perspektif hukum internasional dan syari’at Islam yang mengusulkan adanya bentuk jaminan hak-hak tahanan dalam hukum internasional dan fiqih Islam berdasarkan data dan keterangan hukum-hukum yang bersumber dari fiqih dan yang terdapat dalam hukum internasional, serta penjelasan sisi persamaan dan perbedaan dari segi penerapannya antara keduanya khususnya terkait jaminan hak-hak tahanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pustaka. Peneliti menggunakan metodologi deskriptif analisis komparatif dalam pengumpulkan data melalui dokumentasi dan buku. Sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian ini, harus diadakan analisis pada statemen-statemen yang ada.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Hukum Islam kita tidak mengabaikan hukum tahanan, akan tetapi menjelaskan dan merincinya berdasarkan ayat- ayat al-Qur’an dan as-Sunnah an-Nabawiyah, yang mana hukum-hukumnya mengenai harapan dan pengampunan. Adapun dalam aturan hukum internasional maka sebagaimana yang tertera pada kesepakatan jeneva ketiga. 2). Pembuatan strategi jaminan hak-hak tahanan diambil dari fiqih Islam dan hukum kemanusiaan internasional yang mana memuat jaminan hak-hak tahanan. 3). Semua aturan-aturan hukum yang berafiliasi terhadap kondisi jiwa dan fisik tahanan sudah ada dalam syari’at Islam sebelum tercantum di dalam aturan hukum internasional. 4). Islam mendidik para tentaranya untuk memperlakukan tahanan dengan baik agar setiap tentara belajar bahwa memperlakukan tahanan dengan baik merupakan salah satu amal sholeh dalam mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang ada dalam al-Qur’an ”

Adapun hukum internasional menemukan adanya unsur balas dendam yang mendominasi praktek di lapangan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang diyakini oleh setiap orang muslim bahwa Allah itu Maha menghitung, Maha mengawasi, sehingga menjadikan setiap orang muslim waspada dan takut terhadap hukuman-Nya. Selain daripada itu dalam perjanjian ini terdapat sisi kekurangan dan cela serta tidak adanya keseimbangan pada beberapa hukum khususnya terkait jaminan hak-hak tahanan dan penolakan konsekwensinya, juga banyaknya kekurangan pada mekanisme penerapannya menjadi sebab penting tidak adanya manfaat dan efektifitasnya.

ABSTRACT

The topic about prisoners rights is part of a contemporary issue that has become a widespread problem at the international level and as the macro level violations of the prisoners is a major topic in the entire audio-visual media, so this study have great enthusiasm because of his concern for human beings as creatures of God, it makes this topic worthy to be researched and explored in international law and Islamic law.

This study explains the concept of prisoners rights in international law to highlight the grain of the third Jeneva agreement that lays out the rights of prisoners in
the Islamic law as a comparison and explanation, in which Islamic law brings it to the surface forms of security that exist in Islamic law related forms of atrocities against Muslim prisoners from day to day.

The purpose of this study was to determine the laws of war prisoners in the perspective of international law and Islamic law that proposed a form of guarantee of the rights of detainees in international law and Islamic jurisprudence based on data and information sourced laws of jurisprudence and contained in international law, as well as an explanation of the similarities and differences between the two, especially in terms of its application related guarantees the rights of prisoners.

This research is qualitative research and literature. Researchers used a descriptive comparative analysis methodology in compiling the data through documentation and books. Meanwhile, to obtain these results, it should be held on the analysis of existing statements.

The results of this study are as follows: 1). Our Islamic law does not ignore the legal custody, but to explain and elaborate based on the verses of al-Quran and as-Sunnah an-Nabawiyah, that where laws regarding hope and forgiveness. As for the rules of international law so as indicated on the deal Jeneva third. 2). Making guarantees strategy from the rights of prisoners taken from Islamic jurisprudence and international humanitarian law which includes the guarantee the rights of prisoners. 3). All the rules of law which is affiliated to the mental and physical condition of detainees already exists in Islamic law before it is listed in the rules of international law. 4). Islam educate soldiers to treat prisoners well, for every soldier learns that treating prisoners well is one of the pious charity draw closer to God, as contained in the Qur’an "

As for international law found an element of revenge that dominates practice in the field or location. This is in contrast with Islamic law that is believed by all Muslims that Allah is counting, Supreme oversee, so it makes Muslims worry and afraid of His punishment. Other than in this agreementthat contained weekness and the lack of balance in some particularly relevant law guarantees the rights of detainees and the denial of its consequences, as well as the many shortcomings in the enforcement mechanisms become important because the lack of benefit and effectiveness.