إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية: دراسة تحليلية عن فتوي مجلس العلماء الإندونسي الرابع عن مسائل الفقهية المعاصرة

ABSTRAK

Hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama adalah sah dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak tersebut dihitung talak pertama dan pada saat itu pula dihitung masa ‘iddah istri.

Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, kemudian menjatuhkan talak lagi di depan hakim Pengadilan Agama, maka talak di Pengadilan Agama dihitung sebagai talak kedua. Secara subtansi, kedudukan talak dalam fatwa MUI berbeda dengan fatwa Muhammadiyah yang menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama tidak sah dan kontradiktif dengan ketetapan yang berlaku pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari penjelasan diatas, penyusun ingin mengkaji lebih dalam pandangan MUI terhadap pemberlakuan talak di Indonesia, dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum fatwa talak di luar Pengadilan Agama dan metode istimbat hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan hukum talak di luar Pengadilan Agama.

Untuk mengetahui itu semua, penyusun menggunakan penelitian normatif atau pustaka. Hal ini dikarenakan sumber data berasal dari hasil putusan fatwa MUI, kitab-kitab, artikel dan perundang-undangan yang terkait dengan talak. Kemudian hasil penelitian ini dideskripsikan secara urut sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun metode pengolahan data dilakukan dengan proses editing, classifying, verifying, analizing dan concluding.

Dari penelitian ini diketahui bahwa talak di luar Pengadilan Agama menurut MUI adalah sah dengan syarat ada alasan syar’i. Walaupun demikian, MUI tetap mewajibkan ikhbar talak ke Pengadilan Agama untuk menjaga kemaslahatan dan kepastian hukum talak di Indonesia.

Selain itu, ikhbar tersebut sebagai wujud taat kepada aturan negara yang tidak mengandung kemaksiatan. Sedangkan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum fatwa talak di luar Pengadilan Agama bersumber pada Al-Quran dan Hadist yang shahih.

MUI menggunakan moteda ijtihad bayani dalam menetapkan hukum talak di luar pengadilan Agama serta metode ijtihad bayani dan ijtihad istishlahiy dalam menetapkan wajib ikhbar talak ke Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa MUI dalam menetapkan hukum fatwa talak di luar Pengadilan Agama berpegang pada pedoman penetapan fatwa yang telah ditetapkan serta mendahulukan nash daripada kemaslahatan jika terdapat kontradiksi dari keduanya.

ABSTRACT

The rsult of official religious advice of Indonesian Ulama Council (MUI) has stated that divorce repudiated outside of Religious Court is valid with a requirement of syar’i reason in which its authentic can be approved in the Religious Court, this that divorce is accounted as first and also the duration of wife’s ‘iddah.

If a husband has divorce outside of Religious Court, than he redivorced in front of judge of Religious Court, this the later is account as second divorce. Substantively, the position of divorce in MUI’s fatwa is different with Religious Court Muhammadiyah’s fatwa stated that divorce repudiated outside of Religious Court is invalid and contradictive with the decision of laws No. 1 in
1974 about wedding.

Based on the explanation above, the compiler would learn MUI’s perspective deeper about the implementation of divorce in Indonesia, sources used in deciding the law of fatwa of divorce outside of Religious Court and method of law istimbat used by MUI in deciding the law divorce outside of Religious Court.

For knowing those, the compiler uses the normative method or book. It is because the data source comes from the fatwa of MUI, books, article and regulation in relation to divorce. Then this research result is consecutively described based on the problematic existence. About the processing of data included by data editing, classifying, verifying, analizing and concluding.

By this research, it is known that divorce outside of Religious Court in MUI’s perspective is valid with a requirement of syar’i reason. Nevertheless, MUI still requires for telling the divorce to Religious Court for the purpose of keeping the profit and certainty of divorce law in Indonesia. Besides, that the telling as a manifestation of obedience to the nation law that does not contain the sin.

While the source used by MUI in deciding the law of fatwa is oriented to the Quran and Hadits. MUI has used the method of ijtihad bayani in deciding the divorce law outside of Religious Court and method of ijtihad bayani and ijtihad istishlahi in ascertaining of telling the divorce to the Religious Court. This affirms that MUI in deciding the law of fatwa advice outside of Religious Court holds on to the orientation of fatwa decision ascertained and precede text rather than profit if there is a contradiction of both.