Pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

INDONESIA:

Islam memberikan ruang bagi suami istri yang tidak lagi memiliki kecocokan yaitu dengan pintu talak. Istilah talak dalam masyarakat dikenal dengan perceraian. Perceraian yang terjadi tidak memutuskan serta merta kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada bekas istri. Kewajiban ini ter-cover dalam KHI pasal 149 huruf (b). Selain itu, dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan kepada bekas istri.

Bermula dari pasal 41 huruf (c) tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Tidak berhenti pada itu saja, selain itu juga untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field reseach) dengan mengunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian ini juga termasuk pendekatan perbandingan, dimana peneliti membandingkan antara pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai teknik pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian melalui dua jalur yaitu dengan jalur gugatan dan dengan ex-officio hakim. Ex-officio terlihat bertentangan dengan asas ultra petitum. Akan tetapi, benang merah antara keduanya adalah keadilan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan antara ex-officio dan asas ultra petitum.

Baik hakim di Pengadilan Agama Kota Malang maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian, yaitu didasarkan dua hal yakni yuridis dan non yuridis. Pertimbangan secara non yuridis keduanya sama yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Namun, pertimbangan secara yuridis terjadi beberapa perbedaan yaitu pada penggunaan rujukan dalam pertimbangan hukumnya.

ENGLISH:

slam gives a chance for a husband and wife who have no match by the divorce. The terms „talak‟ in a society known as divorce. Divorce was not immediate stop the duty of the husband to provide a living to the former wife.These obligations covered in KHI Article 149 (b). Moreover, in article 41 (c) of Law No. 1 of 1974 also explained that the court may require the former husband to provide livelihood to the former wife.

Based on the Article 41 (c) the researcher conducting this research with the aim to know and understand the basic view of the judge as well as legal action against the determination of income due to divorce. And also to determine and analyze the factors that are considered by the judge in determining income due to divorce.

This research includes empirical legal research or field research by using empirical juridical approach. In addition, this study also includes a comparison approach, in which researchers compared the views of Religion Courts of Malang Town, with the views of Religion Courts of Malang Regency. While the data collection techniques used were interviews and documentation. As for the data processing and analysis techniques, researchers used a qualitative descriptive analysis, which analyzed data has been obtained and describe it.

The results showed that the role of the judge is very influential in determining income due to divorce. The judges in Religion Courts of Malang Town and Religion Courts of Malang Regency in determining income due to divorce through two channels, namely the track suit and the ex-officio judge. Ex-officio were contrary with the principle of ultra petition. However, the common thread between them is justice, so there were no question the ex-officio and the principle of ultra petition.

Both judges in Religion Courts of Malang Town and Religion Courts of Malang Regency regarding the factors that were considered by the judge in determining income due to divorce, which is based on two things namely judicial and non-judicial. Consideration both the non-juridical based on merit and ability. However, consideration of juridical been some differences, namely the use of references in legal considerations.