Studi komparasi penerapan mahar di Indonesia dan Malaysia

INDONESIA:

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan, besara dan bentuk pemberiaannya biasanya di sepakati kedua bela pihak, namun terkadang tradisi setempat yang nantinya menentukan nilai kepantasannya. Dalam KHI tidak ada aturan mengenai kadar dan bentuknya, Cuma mengatur proses pemberiannya. Namun di di Malaysia sudah ada di beberapa Negara bagian yang mengatur tentang standart nominal pemberian mahar yang nantinya itu menjadi patokan besaran pemberiaan mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan system mahar di Indonesia dan Malaysia, dalam system Undang-undang di Indonesia, mahar sebanarnya sudah di atur secara jelas dan detail, dalam aturan tersebut tidak ada nilai kadar kewajiban seseorang dalam memberikan mahar, begitu juga dalam Islam secara jelas tidak ada tentang anjuran nominal dalam pemberiannya, biarpun ada beberapa mazhab yang memberikan aturan kadar pemberian.

Dalam tesis ini menggunakan metode Kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dan jenis penelitian ini adalah library research, yaituserangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Untuk mengolah data yang diperoleh, menggunakan metode komparatif(membandingkan ketentuan didalam Undang-undang tentang masalah mahar) dan analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yangteliti.

Hasil penelitian ini adalah terjadi perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan mahar di Indonesia dan Malaysia terutama tentang permasalahan besaran atau nominal pemberian mahar, namun semua itu sebenarnya tidak lepas dari hukum adat dan pengaruh mazhab yang nanti berperan besar dalam perjalanan pembentuan mahar didalam undang-undang negara.

ENGLISH:

Dowry is a welath that a groom gives to his bride as the condition of marriage. The amount and the form is agreed by both sides, yet the local tradition usually decides the proper value of dowry. In KHI, there is no rule establishing the amount and the form of it except the process. However in Malaysia, several states have settled the standard value which will be used as the postulate of the amount of dowry.

This research is aimed at knowing the similarities and differences of the arrangement of dowry system both in Indonesia and Malaysia. In the Indonesian law, giving dowry has been regulated clearly excluding the standard value that the groom must give to the bride. It issimilar with the Islamic law which does not settle the amount of dowry. Yet, some madzhabexplain the directive in the amount of giving dowry.

The researcher uses qualitative method that yields descriptive data. And it is a library research which deals with literature review in which the researcher reads, takes note, and processes the materials. To process the data, he uses comparative method (comparing the stipulation of the law ofgiving dowry). Descriptive analysis is a form of analysis that deals with the problem being investigated.

The result of this research shows that there are differences and similarities in the implementation of giving dowry both in Indonesia and Malaysia, especially in term of amount. Yet, it cannot be rid of the local tradition and the influence of madzhabthat also has a big role in the development of stipulating dowry in the state laws.