Penundaan perkawinan bagi wanita hamil: Studi pandangan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrejo Kota Batu

INDONESIA:

Tingginya angka hamil luar nikah di Junrejo Batu yakni dari 328 pasangan yang menikah tahun 2010, 60% menikah karena hamil di luar nikah. Hal itu membuat KUA Junrejo Batu menerapkan sebuah aturan kebijakan yakni menunda perkawinan hamil tersebut hingga melahirkan. Penerapan aturan kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil berdasar atas kesepakatan para tokoh agama beserta masyarakat Kecamatan Junrejo Batu yang diberlakukan di KUA Junrejo Batu sejak awal tahun 2011.

Dalam penelitian ini, ada tiga hal penting yang diteliti yaitu mengenai status hukum kewenangan yang melekat pada KUA untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil, status keperdataan anak luar kawin apabila dilakukan penundaan perkawinan bagi wanita hamil, dan selanjutnya pendapat ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrejo dalam mengeluarkan kebijakan penundaan perkawinan terhadap wanita hamil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Kepala KUA, Mudin, Kaur Urais Kementrian Agama Kota Batu, ulama dan pakar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian dilakukan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Aturan kebijakan penundaan perkawinan hamil ini tidak memiliki payung hukum. Tidak ada aturan yang serupa yang dijadikan dasar pemberlakuan aturan kebijakan, baik dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan KUA Junrejo bukan kebijakan publik karena tidak tertulis jelas akan tetapi secara langsung diterapkan di masyarakat sebagai sebuah shock therapy dalam mengatasi masalah di masyarakat utamanya masalah hamil pranikah. Berdasarkan kewenangan pemerintah, KUA Junrejo tidak memperoleh delegasi, atribusi maupun mandat untuk menerapkan penundaan perkawinan wanita hamil. (2) Status anak luar kawin menurut syara’ memiliki hubungan nasab kepada ibunya serta keluarga ibunya, ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, menurut hukum positif mengacu pada undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak dari hasil penundaan perkawinan wanita hamil di KUA Junrejo tidak dapat disebut sebagai anak sah karena orang tuanya belum melaksanakan pernikahan yang sah pula. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (3) Ulama’ dan pakar hukum menyatakan tidak setuju dan keberatan terhadap adanya Kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil di KUA Junrejo Batu. Alasan keberatan mereka terbagi dalam beberapa aspek diantaranya melihat pada aspek sosial, aspek psikologis, serta aspek hukum.

ENGLISH:

Based on the data KUA junrejo batu 2010 is 328 couples married, the numbers of woman pregnant without marriage (adultery) in junrejo batu reaching high numbers 60 percent. It makes the KUA produced a new regulation of ‘Marriage postponement for woman pregnant’ based on consensus between ulama and the society of kecamatan junrejo batu. This regulation has been applied since 2011in KUA Junrejo Batu.

In this research there are three things necessary to be concerned. which are, the law statue of KUA to determine the policy of Marriage postponement for woman pregnant, the statue of civil liability (children fatherless) if the marriage should be postpone, and the last is opinion from ulama and the expert about this KUA’s policy.

This is a field research. The researcher find all the information directly to the chairman of KUA, Mudin, and chairman of religion ministry of Batu. And also from ulama and the expert of Islamic law. In this research the authors describing about the object by interview ( recording and audio recording) and analyzing the data.

The result are showing : (1). The regulation of Marriage postponement for woman pregnant is do not have a legality of law. Because there is no Islamic jurisprudence which become a background of the policy, even from the marriage law No. 1, 1974 and compilation of Islamic law (KHI). This policy is not a legal public administration. But it was directly applied to the society to prevent the adultery happen in this village and make them learn a lesson (shock therapy) in solving problem of pregnant before married . Based on government policy, KUA junrejo do not have a delegation, attribution and permission to apply this regulation. (2) according of Islamic jurisprudence ( syara’), the status of children without married is descendent of the mother and mother’s family. The children do not have a relationship with the father. According the marriage law no.1, 1974 article 42, the son from marriage postponement woman pregnant in KUA junrejo is a illegitimate children by law because the parent do not married yet. Also mentioned in KHI article 99. (3) ulama and the expert of law declared that do not agree and objection with this policy in KUA junrejo batu. The objection reason are divided into three aspect, social, psychologies and law .