Urgensi pemeriksaan psikis pranikah: Studi pandangan kepala KUA dan psikolog di Kota Malang

INDONESIA:

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang di sahkan atas nama agama dan hukum Negara yang berlaku. Perkawinan juga merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun isteri baik secara psikologis, ekonomis maupun biologis dengan tujuan terwujudnya keluarga yang harmonis dan kekal. Tidak semua orang dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, terbukti semakin hari angka perceraian semakin meningkat, adapun salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Temuan baru menyatakan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga dilatar belakangi oleh adanya gangguan psikis pada pasangan suami istri dan hal itu hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan psikis oleh psikolog maupun psikiatris. Berdasarkan hasil penelitian Tahir Mahmood di beberapa Negara muslim dunia menyatakan bahwasanya sebelum melangsungkan perkawinan harus ada pemeriksaan psikis (mental capacity) calon pengantin bagi pasangan yang di duga mengalami gangguan kepribadian, mental atau jiwa atas persetujuan pasangannya. Pemeriksaan psikis menjelang perkawinan ini telah di terapkan di Iraq, Yordan, Lebanon, Marocco, Tunisia dan Yaman dan dicantumkan dalam undang-undang perkawinan.

Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini membahas tentang pandangan Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang tentang pemeriksaan psikis pranikah dan urgensi pemeriksaan psikis pranikah sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, tesis ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan pada proses pengolahan data dengan cara direduksi, diklasifikasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Hasil dari penelitian ini adalah: Kepala KUA dan Psikolog di kota Malang menyetujui diadakan pemeriksaan psikis pranikah akan tetapi harus ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu sehubungan dengan Indonesia sebagai Negara hukum dan menganut sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum tertulis, maka pemeriksaan psikis pranikah harus didahului dengan adanya hukum yang mengatur secara tegas tertulis dari pemerintah. Selain itu sosialisasi sangat diperlukan sebagai upaya mengefektifkan pemeriksaan psikis pranikah. Dilihat dari konsep Maqa<shid al-Syari<’ah pemeriksaan psikis pranikah dapat dilaksanakan mengingat ada kemaslahatan yang akan dicapai yaitu melindungi jiwa, akan, harta, keturunan dari kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dilarang oleh agama maka dari itu ditinjau dari sad dzari’ah harus dicegah beserta hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu gangguan psikis, oleh karena itu perlu kiranya diadakan pemeriksaan psikis pranikah.

ENGLISH:

Marriage is a bond between men and women are separated in the name of religion and state laws and regulations. Marriage is also a process of human life lived and requires maturity and readiness of the husband and wife both psychologically , economically and biologically with the aim of realization of a harmonious and eternal family . Not everyone can achieve a harmonious family , proved to be the day the divorce rate is increasing, while the one reason is the existence of domestic violence . The new findings stated bahwasannya domestic violence background by the psychic disturbance at the couple and it can only be detected through a psychological examination by a psychologist or psychiatrist . Based on the research results of Tahir Mahmood in some Muslim countries hold the world before marriage stating that there must be a psychological examination ( mental capacity) the bride and groom for the couple and allegedly having a personality disorder , mental or soul mate consent . Psychological examination before marriage has been applied in Iraq , Jordan , Lebanon , Marocco , Tunisia and Yemen , and included in the marriage laws.

Based on the above issues, this study discusses the outlook office of religious affairs and Chief Psychologist in the city of Malang about premarital examination psychic and psychic urgency premarital examination in an effort to prevent domestic violence. With a qualitative descriptive approach, this thesis will describe some of the data obtained from interviews and documentation. Then proceed to the process of data processing by means reduced, classified, and then be deduced. In addition, the analysis process is also supported by the study of literature as a reference for strengthening the data obtained from the field. So with such a process, it can be concluded as the answers to the two questions above. The results of this study are : office of religious affairs and Chief Psychologist at Malang city approved premarital psychological examination will be held , but there must be rules governing advance in relation to Indonesia as the country adopts a law and civil law that puts the written law , it must be preceded premarital psychological examination with the law that governs government explicitly written . Additionally socialization is needed in an effort to streamline prenuptial psychological examination . Judging from the concept maqashid al-syari‟ah premarital psychological examination can be carried out considering there is benefit to be achieved , namely to protect the soul , will , property , descendants of domestic violence and to prevent domestic violence are strictly forbidden by the religion of it in terms of sad dzari'ah must be prevented along with the things that can lead to domestic violence is psychological disorder , therefore it would need to be held premarital psychological examination .