Aplikasi diskresi dalam pemberian dispensasi perkawinan: Studi pandangan ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis perlindungan anak Kota Malang

INDONESIA:

Perkawinan di bawah umur masih manjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai negara. Berdasarkan berbagai riset yang pernah dilakukan, perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesulitan ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan doktrin agama. Selain empat faktor di atas, beberapa kalangan menilai bahwa dispensasi perkawinan turut menyumbang jumlah perkawinan di bawah umur. Karena terbuka peluang penyimpangan terhadap ketentuan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak adanya kriteria pemberian dispensasi memberikan ruang gerak yang bebas bagi hakim untuk memutus permohonan dispensasi, tetapi juga mengundang kritik dan kecurigaan dari kalangan tertentu. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis bagaimana pandangan ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis Perlindungan Anak Kota Malang tentang aplikasi diskresi dalam pemberian dispensasi perkawinan. Kemudian menemukan faktor pendorong serta indikator diskresi dalam pemberian dispensasi perkawinan di Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka paradigma konstruktivisme dibantu dengan pendekatan fenomenologis untuk menangkap berbagai kerangka konseptual yang ada dalam pikiran para informan. Penelitian ini termasuk dalam katagori diagnostic research karena bertujuan menggali dasar-dasar pemberian dispensasi perkawinan dari ahli hukum Islam, hakim pengadilan agama, dan aktivis perlindungan anak Kota Malang melalui teknik wawancara mendalam. Untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan teknik trianggulasi sumber, khususnya antara pandangan informan dengan putusan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis perlindungan anak sepakat bahwa hakim memiliki wewenang diskresi dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Kerena mendapat legitimasi dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (ius constitutum). Para informan sepakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang berapa batasannya. Batasan ini dapat dikecualikan melalui dispensasi perkawinan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dispensasi sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan selektif. Dalam memberikan dispensasi perkawinan selayaknya, majelis hakim mempertimbangkan lima hal sebagai berikut: (1) Muncul kondisi mendesak yang perlu ditangani; (2) Mempertimbangkan kedewasaan fisik calon mempelai; (3) Ada kerelaan dan kesiapan dari calon mempelai perempuan; (4) Menilai kualitas dari orang tua/wali; (5) Mempertimbangkan kesiapan dan komitmen calon mempelai laki-laki-laki.

ENGLISH:

Child marriage became an issue still un-resolved in many countries. Base on various research ever conducted, child marriage due to several reasons, such as economic hardship, cultural, low levels of education, and religious doctrine. In addition to the four factors above, some people judge that marriage contributes dispensation number of underage marriage. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan however, open the opportunity deviation from the provision in the minimum age of marriage. Not only the absence of criteria for granting a dispensation provides free space for the judge to decide upon dispensation, but also invites criticism and suspicion from certain circles. Based on the above issues, this study seeks to explore and analyze how the views of Muslim jurists, religious court judges, and activists Malang Child Protection on the application of discretion in granting the dispensation of marriage. Then find the driving factors and indicators of discretion in granting marriage dispensation in Malang.

This research was conducted by constructivism framework and assisted with phenomenological approach to capture various conceptual frameworks that exist in the minds of the informants. This study was included in the diagnostic-reseach category because it aims to explore the the basic motive in granting dispensation of marriage from Islamic Law jurists, religious court judges and activists of Malang children protection through in-depth interview techniques. The reseach data’s validity used triangulation techniques, between informants though and dispensation of marriage verdict from religious court of Malang. The results of this study indicate that the Islamic law jurist, religious court judges and child protection activists agree that the Religious Courts judge has a discretionary power to give dispensation of marriage. They get the legitimating from various regulations (ius constitutum). All informants agreed to minimum ages of marriage regulation. However, they differed on how the limit. This limitation can be excluded through marriage dispensation. In order not to arouse suspicion, dispensation should be done carefully and selectively. In providing proper dispensation of marriage, the judges consider the following five things: (1) Appear urgent conditions that need to be addressed, (2) Consider the bride of physical maturity, (3) There is a willingness and readiness of the prospective bride; (4) Assessing the quality of from the parent / guardian; (5) Consider the readiness and commitment of the prospective bridegroom men.