Pandangan pakar hukum dan ulama Kota Malang terhadap asas legalitas dalam pembagian harta waris gono gini

INDONESIA:

Islam telah mengatur umatnya untuk menjalankan aturan yang telah ditegakkan seperti halnya pelaksanaan waris. Di Indonesia pelaksanaan tersebut tidak teralisasi dengan baik. Dari segi antropologis, dimana Indonesia memiliki adat dan budaya yang juga menghambat pelaksanaan tersebut. Daru segi sosiologisnya, ini juga disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Dari segi yuridis, aturan yang ada tidak memiliki kekuatan yang memaksa warganya untuk melaksanakan aturan tersebut bahkan ketika seseorang janda/duda cerai matipun yang hendak menikah hanya mempersyaratkan surat kematian saja dari Kepala Desa atau Lurah setempat. Faktor-faktor di atas tadilah, baik dari segi sosiologis, antropologis atau dari segi lemahnya aturan yang ada menyebabkan kemudharatan terhadap hak dari ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pakar hukum dan ulama Kota Malang terhadap asas legalitas dalam pelaksanaan pembagian harta waris gono gini. Sehingga diharapkan nantinya dari penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita serta memunculkan pemikiran baru dalam menjawab permasalahan hukum.

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik, pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara. Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang dengan objek penelitiannya adalah pakar hukum dan ulama Kota Malang dengan standarisasi bagi pakar hukum sebagai akademisi yang berprofesi sebagai dosen dan praktisi hukum yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan standarisasi ulama dengan pendidikan minimal S1 dan berbasis organisasi Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan MUI Kota Malang. Hasil penelitian ini adalah (1). Dimana pendapat Pakar Hukum dan Ulama Kota Malang mengenai asas legalisasi dalam pembagian harta waris gono gini adalah bahwa legalitas sangat penting terhadap pembagian harta waris gono gini dalam bentuk tertulis dimana hal itu dapat dibuatkan surat keterangan dari pejabat notaris atau dapat pula dibuat melalui permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris sehingga nantinya akan memudahkan pembagian harta waris, jika ahli warisnya memiliki pendapatan yang rendah maka mereka dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dengan mengajukan proses persidangan dengan biaya perkara secara cuma-cuma. (2).Terkait dijadikan surat keterangan pembagian harta waris gono gini ini sebagai syarat perkawinan bagi duda/janda cerai mati terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini dilandasi cara berpikir yang berbeda dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, baik dari segi antropologis, sosiologis maupun yuridis.

ENGLISH:

Islam has set his people to run the rules that have been established as well as implementation inheritance. In Indonesia, the implementation is not implemented well . Anthropological terms , which Indonesia has a tradition and culture that also hinder the implementation . From sociological terms, this is also caused by the human factor itself. Juridical terms, the existing rules don’t have the power to force citizens to implement these rules even when one widow / widower divorcee death who want to marry only require death certificate course from the local village chief or headman . The factors above these have happened , both in terms of sociological , anthropological or in terms of the weakness of the existing rules cause harm to the rights of heirs . This study aims to determine how the views of legal experts and scholars Malang against the principle of legality in the implementation of the division of the estate community property. So expect future of this research can expand our realm of knowledge and bring new thinking in answering legal problems.

This study uses a naturalistic paradigm with qualitative approach using qualitative descriptive analysis of the data, while the data collection is done through interview techniques . The study site is located in Malang, with the object of research is the legal experts and scholars Malang with standards for law as an academic expert who is a legal practitioner and lecturer , who served as Justice of Religious Court . While the scholars with minimal education S1 and based on Nahdhatul Ulama organization ( NU ) , Muhammadiyah organization and the Indonesian Scholars Council ( MUI ) Malang . This result showed that : ( 1 ) The opinion of Legal Experts and Scholars Malang on the principle of the division of the estate legalization Community property is very important that the legality of the division of the estate Community property in written form where it can be made official letter from the notary or can also be made through an application to the Religious to establish an heir so that will facilitate the distribution of the estate , if the beneficiary has a low income then they can apply for a determination of the heirs to the courts for legal proceedings filed with the court fee free of charge . ( 2 ) Related serve letter Community property estate division as a condition of marriage to a widower / divorcee death occurred dissent . This distinction is based on a different way of thinking by looking at the circumstances that exist, both in terms of anthropological, sociological and juridical .