Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi analisis praktik terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo

INDONESIA:

Di dalam Islam tidak terdapat aturan yang mengatur usia perkawinan, dan di antara tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan awal usia bȃlȋgh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah (ȋhtȋlȃm), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah haid, akan tetapi Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dipertegas lagi dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa;“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” . Hanya saja persoalan tersebut ketika dilihat dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan realita di masyarakat Madura yang teletak di Kabupaten Situbondo akan terlihat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Fenomena tersebut sangat mudah dijumpai di komunitas Madura khususnya pada masyarakat kampung nelayan di desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Penduduk Kabupaten Situbondo secara umum terdiri dari etnis Madura. Di wilayah tersebut terdapat praktik perkawinan pada usia yang sangat muda. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pandangan dan penerapan masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng Kabupaten Situbondo mengenai batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam studi Analisis Praktikpraktik perkawinan dibawah umur.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yaitu tentang pandangan dan penerapan tentang batasan usia perkawinan dalam praktik perkawinan dibawah umur pada masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, dengan menggunakan teori efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagai bahan analisis penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, Pertama, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar. Alternatif yang mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.

ENGLISH:

In Islam there is no rule that manages age of marriage. And sign which can be used as age early standard of adult for a man are wet dream (ihtilam), while for a women is menstrual bleeding. However the Law number 1 1974 Article 7 Paragraph 1 reinforced by Article 15 Paragraphs 1 and 2 Islamic Law Compilation (KHI) which states that :” Marriage is only allowed if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years”. It's just the matter when viewed with the applicable laws in Indonesia with reality in the Madurese at Situbondo Regency, will appear the gap between ideals and reality. The phenomenon is very easily found in Madurese especially in the fishing communities at Seletreng Village Situbondo Regency. Generally, Situbondo population consists of ethnic Madurese. In the region there is a practice of marriage at a very young age. The issues discussed in this thesis is opinion and aplication of fishing communities at Seletreng Situbondo Regency about marriage age limitation in The Law Number 1 1974 and Compilation of Islamic Law, practice analysis study underage marriage.

While the type of research that used in this study is the empirical research. The research data was collected through observations, interviews and documentation. While the method of data analysis in this study uses descriptive method of analysis is the analysis that describes circumstances or phenomenon about the opinion and the application of marriage age limitationin concerning underage marriage of fishing communities at Seletreng Situbondo by using the theory of law enforceability of effectiveness in the community as a research analysis. The results of this study there are two important indicators in the assessment of opinion and implementation of marriage age limitation against the law number 1 1974 and KHI to marriage age limitation of Fishing Commuunities at seletreng Situbondo. Firstly, practice of early marriages because they have a tradition, where their tradition that the majority worked as fishermen, marry off their daughters when they were underage. The reason they did marriages at a young age because they need the supporting family member to work. The boys working at the sea, and the girls help in salting, making shrimp paste and fish sales in the market. The alternative they choose is married off their children even though they are still under age. Secondly, manipulation of data that can not be avoided by the law enforcement.