Studi pandangan para pakar hukum Islam Kota Malang tentang pencatatan pernikahan

INDONESIA:

Perubahan sosial begitu cepat di masyarakat sehingga harus diikuti dengan perubahan aturan dan norma yang ada. Jika tidak demikian, maka keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat akan terancam. Dalam produk perundang-undangan di Indonesia telah jelas diatur tentang pencatatan pernikahan, namun realitanya masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Alasannya di dalam fikih Islam tidak diatur tentang pencatatan pernikahan. Keberadaan dua aturan ini berimbas pada timbulnya dua pendapat yaitu ada yang mewajibkan pencatatan pernikahan dan ada yang tidak mewajibkan. Problem ini diperkuat dengan masih banyaknya terjadi pernikahan di bawah tangan dalam masyarakat. Problem di atas belum terselesaikan, belakangan muncul uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap UU.No.1 Th 1974 tentang perkawinan. Dalam uji materi tersebut disebutkan bahwa nasab anak kepada orang tuanya bisa dibuktikan dengan hasil ilmu pengetahuan atau teknologi, termasuk dengan test DNA. Imbas dari keputusan ini berdampak pada urgensi pencatatan pernikahan. Secara hukum, anak bisa diakui dan mempunyai hak perdata atau nasab pada orang tuanya dengan hasil test DNA meskipun dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau bahkan anak di luar nikah.

Menarik untuk diteliti, bagaimana pandangan para pakar hukum Islam berkenaan dengan permasalahan di atas? Tujuan utama dari penelitian adalah sebagai pertimbangan dalam pembenahan aturan yang ada sehingga dapat lebih baik lagi, dengan pandangan para pakar hukum Islam Kota Malang sebagai acuan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriktif kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara dengan para informan. Lokasi penelitian di Kota Malang dirasa tepat karena banyaknya perguruan tinggi dan secara otomatis banyak pula pakar di sana yang layak dijadikan informan. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara, didapati kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib. Varian muncul ketika para informan memaparkan tentang dasar hukum yang dipakai sebagai landasan hukum wajib tersebut. Muncul pula pandangan berbeda ketika membahas tentang keberadaan uji materi Mahkamah Konstitusi. Jika pencatatan pernikahan wajib, maka harus diiringi dengan pembenahan teknis dan oknum pelaksana di lapangan agar tidak terjadi pembebanan pada calon pengantin.

ENGLISH:

The social change has move faster in society, so have to followed by the change of rules and norm. Or herwise, the regularity and harmonization in society is danger. According to the law of Indonesia the registration marriage is clearly be said, but the reality many of people marriage under hand (sirri). By the reason in Fiqih There are nothing of marriage registration. The existence of two rules, make two opinion. There are make compulsory marriage in civil marriage, and not obligtation to marriage in civil marriage. This problem is support by many under hand marriage in society. That problem is finished yet, until test court of law to UU No 1 Th 1974. That test submit, that the son can be proven with the science or technology included of DNA testing.Impact from this decision influence their civil merriede. Principle of justice son can be proven and have civil law with DNA Testing even so from extra marital.

It is very interesting tobe research how the master of the islam law with that problem? The location of the research in Malang it is very appropriate souse many university and automatically many master can be inform. After be research with interview can be conclude that weeding rules is must. The opinion appear while the inform roll out about the based of law are use by principle justice and than the differentiate of view when discuss about the test court of law. If the weeding rules is must be so have to followed by technic and persons in order not to problem to the bride.