تحليل مفهوم الوصية الواجبة عند ابن حزم ومناسبة لمجموعة القانون الإسلامي بإندونسيا

INDONESIA:

Wasiat wajibah bermula dari lafadz al-washiyyatu (Arab) yang aplikasinya untuk menyebutkan suatu hak yang ketetapannya disandarkan pada waktu setelah kematian seseorang yang berwasiat. Adapun dasar pokok disyari'atkan wasiat, yaitu Al-quran dalam surat al-Baqarah ayat : 180. Maka dalam diskursus diatas diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela, sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun sosial.

Selanjutnya, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat : 7 dan ayat-ayat lainnya yang sebagian besar ulama’ jumhur menganggapnya telah menasakh ayat tentang wasiat tersebut.

Sementara Ibnu Hazm dengan berafiliasi kepada madzhab zhahirinya mengacu pada nash secara tekstual (zhahir) yang memandang bahwa hukum wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta dan apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.

Adapun Kompilasi Hukum Islam membuat rumusan baru tentang wasiat wajibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dari orang yang meninggal.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana konsep wasiat wajibah menurut pendapat Ibnu Hazm serta relevansinya dengan produk baru hukum Islam di Indonesia hasil formulasi fiqih yang telah di legitimasi yakni Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber pijakan bagi para hakim di Indonesia dalam berkeputusan.

Penelitian ini dilakukan melalui Riset Perpustakaan yaitu metode mencari data dengan mengumpulkan buku-buku yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif dan isi ( content analysis ) sebagai metode analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Ibnu Hazm berpendapat bahwa yang berhak menerima wasiat adalah para kerabat yang tidak dapat menerima warisan atau bukan dari golongan ahli waris, dengan tanpa batasan tertentu terkait kadar jumlahnya yang bertendensi untuk berbuat baik kepada mereka ( al-birr bi alaqaariib).

Sementara jika pewaris tidak berwasiat apapun maka kewajiban untuk berwasiat tetap dilakukan dengan jalan wasiat wajibah dimana otoritas pembagian kadar jumlah wasiat diserahkan kepada ahli waris.

Pada ranah kewajiban berwasiat yang digagas secara tegas oleh Ibnu Hazm inilah yang kemudian di adopsi oleh KHI meskipun terdapat penambahan obyek berupa anak angkat atau orang tua angkat yang merupakan gagasan baru yang ditimbang dari realitas sosial di Indonesia sementara kaum kerabat yang berhak dan terhijab dikategorikan ke dalam ahli waris pengganti yang penjelasannya masih cukup bias terkait siapa saja posisi ahli waris yang dapat digantikan serta hanya bersifat alternatif bukan imperatif.

Dan menimbang pula bahwa yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa, maka penguasa dalam hal ini Lembaga Peradilan Islam di Indonesia menginisiasi untuk bertindak sebagai pemegang otoritas dalam memberikan sebagian harta peninggalan atau wasiat tersebut yang juga bertujuan untuk menghindari kecenderungan tidak adil dari para ahli waris atau subyektifitas individu serta keterbatasan pengetahuan tentang hukum Islam maka sangat perlu untuk meng-cover wasiat wajibah dan pengganti ahli waris di dalam Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Wasiat wajibah originated from the word al-washiyyatu (Arab) that is a declaration of a person made during his lifetime with respect to his property or benefit thereof to be carried out for the purpose of charity or for any other purpose permissible by islamic law after his death.

There is applications to mention a right that his decree was based on the time after the death of an intestate person. The principal basis of wasiat is the Qur'an in Surat al-Baqarah verse: 180. So in the above discours is regulated as wasiat whose contents will provide the legalization of possession or giving benefits to property that is associated with time after the death of a person and be voluntary, in line with the will of God to realize the benefit of human life for both the individual and social.

Furthermore, there is other verses that regulates the transfer of property that was left off their owners through inheritance model, among others mentioned in the letter AnNisa’ 'verse: 7 and other verses that most of the jumhur ulama’ regard it has remove paragraph of wasiat or testamen
verse.

Ibn Hazm with affiliation to madzhab zhahiri refers to textually nash (zahir) who considers that the law of wills is obligatory upon every person who left the property and if a person dies intestate and the person does not, his property should wherewithal testament in part to meet these obligations. The Compilation of Islamic law makes a new statement about wasiat wajibah which the obligations are intended for foster child or adoptive parents of the deceased.

From this background, the author of this thesis is interested to examine how the concept of wasiat wajibah in the opinion of Ibn Hazm and its relevance with new products of Islamic law in Indonesia as the formulation of Islamic jurisprudence (fiqih) that has been on the legitimacy of the Islamic Law which became one source of footing for the judges in decision. This research was conducted through the Research Library is looking for methods of collecting data with the existing books in the library relevant to the issues being investigated.

The type of qualitative research is, a method of data collection is documentation and nalysis of descriptive and content (content analysis) as a method of analysis.

The results of this study are Ibn Hazm argues that the right to receive a wasiat is the relatives who can not accept the inheritance or not of heirs, there is also no specific restrictions in the determination of the amount that tend to do them good (albirr al-bi aqaariib). Meanwhile if any intestate heir not the obligation to make one's will still be conducted by the division of wasiat wajibah where the amount of content testament left to heirs.

In the domain of obligations of testament which explicitly initiated by Ibn Hazm is then adopted by KHI although tehere is the addition of objects in the form of an adopted child or adoptive parents who are new ideas that weighed from social reality in Indonesia, while the relatives are blocked were categorized into replacement heir (ahli waris pengganti ) that his explanation is not clear yet in anyone heir positions that can be replaced and the only alternative is not imperative. And consider also that the right to determine the affairs of the Muslims are the masters, the ruling in this case the Islamic Judiciary in Indonesia initiated to act as an authority in providing partial inheritance or bequest, which also aims to avoid unfair tendency of experts inheritance or the subjectivity of the individual and limited knowledge of Islamic law, it is necessary to cover rules of wasiat wajibah and replacement heir in the compilation of Islamic law in Indonesian state.