Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi no: 46/PUU-VIII/2010 oleh hakim perspektif penemuan hukum: Studi kasus no: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg

INDONESIA:

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mengadili norma hukum (law in book). Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bertugas mengadili perkara yang diajukan kepadanya sehingga putusannya merupakan kasus hukum (Case Law/ Law in Case). Dalam konteks hubungan norma hukum dengan sebuah kasus yang diadili, hakim pada dasarnya harus mengadili berdasarkan norma hukum. Akan tetapi apabila penerapan norma hukum akan mencederai tujuan hukum, hakim boleh melakukan diskresi melalui penemuan hukum.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana norma hukum tersebut dipahami oleh hakim, yakni dengan menganalisa pertimbangan hakim tentang anak diluar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 yang diterapkan pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara No: 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg tentang asal-usul anak perspektif penemuan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Penelitian ini menganalisis sebuah putusan hakim Pengadilan Agama perkara No: 0247/Pdt.P/2015 yang menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori penemuan hukum.

Anak luar kawin harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Hal ini bertujuan agar anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak menjadi korban dari perbuatan kedua orang tua biologisnya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang No: 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg telah menerapkan norma hukum yang dikandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/201, melalui penafsiran norma secara restriktif, dengan membatasi hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

ENGLISH:

As one of the executors of judicial power in Indonesia, Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of laws against the constitution. Basically, Constitutional Court judge the rule of law (law in book). According to the judgment of the Constitutional Court, when a law is contrary to the Constitution, it will declare that norm has no binding force, as the Constitutional Court Decision No: 46/PUU-VIII/2010 which canceled Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on civil relations children outside of marriage is contrary to the Constitution of 1945.In other side, the Supreme Court and the Courts below have a duty to judge cases submitted to it, so the decision is a legal case(Case Law/ Law in Case).In the context of legal norms with a case that is on trial, the judge have to judge based on the rule of law. However, if the application of the rule of law will wound the purposes of the law, a judge may conduct discretionary through legal discovery.

From the background, the author took a research of how consideration of the judge about the mating children outside post of the Constitutional Court No: 46 / PUU-VIII / 2010 applied on convictions Religious Court of Malang in case No: 0274 / Pdt.P / 2015 / PA.Mlg about the origin of the child's perspective legal discovery.

This research is a field research that describes every detail about a situation or phenomenon of the research object studied by developing the concept and gather the reality. This study analyzes a judge's decision Religious Court case No: 0247 / Pdt.P / 2015 implementing the decision of the Constitutional Court No: 46 / PUU-VIII / 2010 on children outside of marriage. In analyzing the author used the theory of legal discovery.

Children's outside wedding must also acquire the right to live in decent of their biological father, such as the cost of maintenance and education that would support life. It is intended that the resulting child of fornication not be a victim of acts by their biological parents. Decision of Court Judge Malang Religion No.0274 / Pdt.P / 2015 / PA.Mlg has applied legal norms contained in the Constitutional Court decision No: 46 / PUU-VIII / 2010, through the interpretation of norms are restrictive, limiting the civil relationship between children and their biological father.