Status murtad dalam perkawinan: Menakar nilai-nilai maslahat dalam pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam

INDONESIA:

Perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah guna menciptakan keluarga yang “sakinah mawaddah wa rahmah” dengan berlandaskan pada ajaran Islam yang benar. Kompilasi Hukum Islam Indonesia dibangun dengan berdasar pada ajaran agama Islam yang tertuang pada berbagai literatur fikih yang terpercaya dengan berpijak pada madzab empat khususnya Syafi‟i. Semangat kodifikasi hukum Islam terlahir sebagai tuntutan dari sebuah negara hukum yang hanya mengakui undang-undang tertulis sebagai dalil hukum.

Dalam rangka penjagaan agama, Islam secara detail mengatur tentang pernikahan seagama maupun beda agama, serta beberapa hal yang merusak pernikahan terkait dengan penjagaan atas nama agama Islam, hal demikian juga ditindaklanjuti dalam legislasi kodifikasi hukum Islam yang berbentuk kompilasi hukum Islam, dengan menjadikan seagama (Islam) menjadi syarat sah nikah. Namun demikian kompilasi hukum Islam terkesan „ragu-ragu‟ dalam menindak lanjuti syarat tersebut, tidak seperti syarat yang lain dalam perkawinan, dan hanya menjadikan perpindahan agama (riddah) sebagai alasan mengajukan perceraian, dengan menambahkan klauasa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga” pada pasal tersebut. Padahal dalam fikih Islam murtadnya seseorang dapat menjadi alasan tunggal terjadinya pembatalan perkawinan.

Masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin menemukan solusi terbaik bagi kedudukan murtad dalam KHI, dengan pertimbangan nilai-nilai masalahat yang terdapat dalam status murtad dalam perkawinan. Dengan membandingkan berbagai maslahat yang ada dengan konsep batasan maslahat yang diusung oleh Ramadhan al-Buthy. Sehingga tujuan yang peneliti harapkan dapat menjawab problematika yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Undang-undang untuk mengetahui status murtad dalam perkawinan dan kaitanya dengan inpres no 1 tahun 1991 dan UU No 1 Tahun 1974, dan juga melalui pendekatan komparatis dimaksudkan dapat membandingkan materi hukum positif dengan kajian fikih Islam, yang diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiranya perlu memperhatikan agama Islam sebagai kepentingan utama dalam perkawinan sehingga pemeliharaan agama menjadi yang utama, maka perlu menjadikan murtad sebagai alasan terjadinya pembatalan perkawinan tanpa harus menyandingkan dengan menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Hal demikian mengingat maslahat hifdz al-din sebagai maslahat utama dari maqsid syariah yang lima yang juga diperkuat dengan maslahat lain yaitu hifdz al-nasl dan hifdz mâl.

ENGLISH:

Merriage is the strength contract to obedient all of the Allah command to create a happy family that live in peace, with love, and in the God‟s mercy. Islamic Law Compilation in Indonesia (KHI) built based on the Islamic rule, that written in many Islamic literature (fikh), the spirit codifications of this law born demand for Indonesian law that not accruing all regulation nonwritten tobe legal law.

In Islamic syaria, riddah (apostate from Islamic religion) in marriage can be one the factors of annulment requisition for marriage. But in Islamic Law Compilation in Indonesia (KHI) doesn‟t mention that matters, and just writed at Article 116-h that the riddah can be annulment requisition for marriage if they cause inharmonic in the household.

The focus of this research study is want to find the best solution for the position of murtad (who apostate from Islamic religion) in Islamic Law Compilation in Indonesia, with consideration of the maslahat values contained murtad status in marriage. By comparing various existing beneficiaries with the concept of maslahat carried by Ramadan al-Buthy. So the goal that researchers hope to answer the problems that exist.

This study is a library research, that use qualitative methods to approach the law to determine the murtad status and relation to Instruction No. 1 of 1991 and law No. 1 of 1974, and also through comparative approach is intended to compare the material posistis law and Islamic jurisprudence, which is expected to get the desired results.

The results showed that it`s necessary to pay attention to the religion of Islam as a major interest in marriage, and it is necessary to make the apostates as the reason for the annulment requisition for marriage. It thus considering the maslahat hifdz al-din as the main maslahat of the five Islamic maqasid and also strengthened by other maslahats are hifdz al-nasl (parentage safeguarding) and hifdz mall (treasure safeguarding).