Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi: Studi kasus putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

INDOESIA:

Dalam hukum islam, berdasarkan pada dalil al-Qura>n dan H}adi>th, anak luar kawin dianggap hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah adanya putusan MK tentang judicial review terhadap undang-undang tersebut, anak luar kawin dianggap memiliki hubungan perdata tidak hanya kepada ibunya namun juga kepada ayah biologisnya.

Persoalan di atas, penulis kaji dengan mengajukan dua fokus kajian yaitu mengenai kontribusi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pembaruan HKI di Indonesia. Begitu juga substansi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut apakah berlaku terhadap semua anak yang berstatus anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataukah ada pembatasan.

Untuk menemukan jawaban dari dua fokus kajian di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktriner dengan pendekatan studi kasus hukum (legal case study) yang tergolong sebagai studi kasus hukum yudisial (jud icial case study) sehingga tentu saja data yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dikaji melalui studi kepustakaan (studi dokumen) dan dianalisis dengan menggunakan teknik content analysis method dengan tipe analisis yuridis (juridical analysis).

Dari rangkaian penelitian yang dilakukan menemukan dua kesimpulan, yaitu, pertama , Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur-unsur Pembaruan Hukum Keluarga sehingga putusan tersebut layak disebut sebagai pembaruan terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kedua, cakupan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanyalah anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan. Sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini maka, pertama, perlunya unifikasi ketentuan terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memberikan aturan perlakuan hukum yang tegas terhadap anak luar kawin serta ayah dan ibunya sebagai penyebab lahirnya anak luar kawin.

ENGLISH:

In the Islamic law, based on al-quran and hadith, children out of marriage have lineage from mother and mother’s family only. The same things also be regulated in the article 43 clause (1) Act No 1 Year 1974 about Marriage firmly stated that children who were born out of marriage only has civil relation with mother and mother’s family. But, after the MK decision about judicial review to the Act, then children out of marriage have civil relation not only with the mother but also with the biological father.

The problem above, the writer proposed two investigation focuses about the contribution of MK decision No 46/PUU-VIII/2010 about Examination of Act No 1 1974 about Marriage toward HKI Renewal In Indonesia. And also substance of MK Decision No 46/PUU-VIII/2010 whether it is prevail for children out of marriage based on Act No 1 1974 or is there restriction.

To find answers of the two investigation focuses above, the writer used normative law research or doctrinal law by legal case study approach that is considered as judicial case study so the used data including primary and secondary legal materials then be investigated through literature studies and analyzed by using content analysis method with juridical analysis.

From series done research, it has found two conclusion, first, MK decision No 46/PUU-VII/2010 has fulfilled elements of Renewal of Islamic Family Law so the decision can be considered as the renewal to the Islamic Family Law in Indonesia. Second, the coverage of MK decision NO 46 /PUU-VIII/2010 only for children out of marriage from the marriage underhand.

Then as the follow up of the research results, first, it needs unification of stipulation to the article 2 clause (1) and (2) Act No 1 Year 1974. Second, it needs renewal to Act No 1 Year 1974 by giving general legal treatment firmly to the children out of marriage and the father and mother of the children.