Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah: Studi pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang

INDONESIA:

Mahkamah Konstitusi me-review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, dan dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Sebagian pendapat menyatakan putusan itu akan memberikan perubahan hukum ke arah lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat, sedang yang lain berpendapat putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam

Penelitian ini bertujuan pertama, mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal kedudukan anak di luar nikah, kedua, mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang tentang Putusa Mahkamah Konstitusi Republik ndonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal kedudukan anak di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan analisis isi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Teknis analisis data meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Informan penelitian yaitu para Hakim Pengadilan Agama Kabupateg Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pandangan seluruh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak sependapat jika putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil zina, akan tetapi mereka sependapat jika putusan tersebut ditujukan untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan, karena sesungguhnya itu juga bertujuan untuk mendudukkan anak agar berkedudukan sama dihadapan hukum, juga sesuai dengan amanat Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII tersebut jika Putusan itu ditujukan untuk anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan, dan tidak sependapat jika Putusan tersebut ditujukan untuk walad al zina, karena berdasarkan ajaran Islam, walad al zina intisabnya tetap ikut ibunya dan keluarga ibunya.

ENGLISH:

Constitutional Court to review Law No. 1 of 1974 Article 43, paragraph 1, and stated that "a child born outside marriage have a civil relationship with his mother and his mother's family as well as with men as his father can be proved by science and technology and other evidence under the law to have a blood relationship, including civil relations with his father's family. "Many pros and cons accompanied the birth of the decision. Some opinions state that the ruling will give legal changes for the better in the protection of children's rights under the law and society, while others suggest that the decision is contrary to Islamic law.

This study aims to: first, describe the view of the Religious Malang District Judge on the Constitutional Court Decision Number RI 46/PUU- VIII/2010 position regarding child out of wedlock. Second, describe the view of the Indonesian Ulama Council (MUI) Malang on the Constitutional Court Decision Number RI. 46/PUU-VIII/2010 position regarding child out of wedlock.

This research uses descriptive qualitative research with empirical juridical approach and using content analysis. Primary data were collected by interview. Technical data analysis includes data reduction, data display and conclusion. Checking the validity of the findings made by the diligence of observation and triangulation. Research informants are the Judges of the Religious Malang and the Indonesian Ulama Council (MUI) Malang.

The results showed that, first, the whole view of the Religious Malang District Judge for Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010, disagreed if the decision was aimed at the child of adultery, but they agree if the decision was aimed at children born of the marriage that is not registered, for it will also aim to seat children in order are equal before the law, as well as mandated in Islam and law Number 23 of 2002 on Child Protection. Second, the Indonesian Ulama Council (MUI) Malang also agreed with the Decision of the Constitutional Court if the verdict was Number 46/PUU-VIII aimed at children proceeds of the marriage is not registered, and does not agree if the decision was intended to Child Outside Marriage, because by Islam, Child Outside Marriage legal profit child may join his mother and his mother's family.