Penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami perspektif mashlahah mursalah: Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg

INDONESIA:

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. Sehingga di kemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri pertama, istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, a) mengapa harta bersama ditetapkan dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg, b) bagaimana implementasi pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami pada kasus perkara No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg perspektif maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini adalah a) untuk mendeskripsikan dan menganalisis harta bersama yang ditetapkan dalam perkara izin poligami (pada kasus perkara No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg), b) untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembagian harta bersama dalam perkara izin poligami (pada kasus perkara No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg) perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa produk peradilan (putusan hakim) penyusun menggunakan teori maslahah mursalah.

Hasil dari penelitian adalah a) bahwa putusan Majelis Hakim memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. b) Hukum Islam dan hukum positif memandang putusan Majelis Hakimmenggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah menerapkan tujuan hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Hal ini juga sesuai dengan surat putusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

ENGLISH:

A good housewifery will be realized by fulfilling several things, one of them is the fulfillment of the daily needs. As a consequence from the fulfillment of the daily needs, husband and wife will have income which called joint property. One of things which is very interesting to study is a protection of joint property in serial marriages or as known as polygamy, considering in polygamous marriage there will be possibility of mixing wealth between the first and the second wives or maybe more than two wives. Act of marriage No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 as executive regulations, or Islamic Law Compilation (KHI) does not regulate further protection of joint property in a polygamous marriage is unclear or fuzzy.Thus, in the future, this case can lead a dispute between the former wife and the latter wives.

From this background of the study, the writer of the thesis formulates two statements of the proble, a) why the joint property assigned in the permission case of polygamy case in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA / Mlg, b) how are the implementations of the division of joint property in the permission case of polygamy in the court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA / Mlg Perspective of Maslahah Mursalah. The objectives of the study are, a) to describe and analyze the joint property which is assigned in the permission case of polygamy in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA.Mlg, b) to describe and analyze the implementations of the division of joint property in the permission case of polygamy in court case No.2198 / Pdt.G / 2012 / PA.Mlg Perspective of Maslahah Mursalah. This kind of research is a field research or empirical research. The approach which is used in this research is qualitative by using interviews and documentation methods. In analyzing the products of justice or the judge's decision, the writer uses Maslahah Mursalah theory.

The results of this study are; a) the judge’s decision permits a husband to do polygamy and also determines the joint property in accordance with the provision of Article 35 verse 1 Act No. 1 of 1974 Islamic Law Compilation. The separation of the joint property in polygamous marriages can be done by establishing joint property by court, b) Islamic Law and Positive Law see the judge’s decision which uses legal basis for the benefit of both parties and also applied legal goal above with the priority promoting fairness, usefulness, and legal certainly. It also appropriate with decree of the head of the Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006 which aims to protect the rights of the first wife.