Pembagian harta bersama akibat perceraian: Studi pandangan masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang

INDONESIA:

Pembagian harta bersama yang terjadi di Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pasca perceraian menimbulkan permasalahan dikalangan pelaku terkait dengan proses pembagiannya, dan cara membaginya. Selain itu, pembagian harta menyebabkan perbedaan nilai pandang dalam masyarakat sekitar. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 menyebutkan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat diatur menurut hukumnya masing-masing. Proses pembagian harta dilakukan berdasar kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pembagian harta yang dilakukan, serta pandangan masyarakat terkait pembagian harta bersama ini. Proses pembagian harta dan cara membaginya tergantung pada hukum adat masing-masing, baik melalui pengadilan maupun musyawarah. Guna memperoleh data, penulis menggunakan beberapa metode, yakni observasi, interview. Aplikasi metode yang digunakan yakni Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat, dan para pelaku di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang beserta pelaksanaan dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian. Sedang, metode wawancara berupa keterangan dari tokoh masyarakat dan para pelaku yang ada di beberapa Kelurahan yang ada di kabupaten Lumajang, dengan menggunakan semi structured. Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik editing, classifying, verifying, analiyzing dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai pisau analisis, maka disimpulkan bahwa, proses pembagian harta dilakukan di Pengadilan maupun secara musyawarah. Pembagian harta menurut KHI yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Sebagaimana bunyi pasal 97 KHI: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan laindalam perjanjian perkawinan. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian menyebabkan pembagian harta itu lebih baik dilakukan sesuai kesepakatan, disamping mereka melihat dari cara membaginya, kecukupan nafkah, dan peran suami-istri dalam rumah tangga.

ENGLISH:

Distribution of collective asset that occurs in Tompokersan County, Joyodugan and Ditotrunan Lumajang Sub District, Lumajang Regency after separation create a problem among the doers in terms of distribution process and method. Beside that, the distribution causes differences of perspective value around the society. Indonesian Republic Act No. 1, 1974 about marriage article 37 states that when marriage breaks down caused by a divorce, distribution of collective asset might be managed according to its own law. Te distribution process of asset is comp leted based on agreement among the respective party.

Objective of the research is to find out the proses of asset distribution and public opinion in relation to distribution of collective asset. The proses and method of asset distribution depends on the c ustomary law, through court or conference. In order to gain data, the writer employed some methods, they were observation and interview. Method application used was observation in order to know socialite opinion and the respective party in some counties within Lumajang Regency, and implementation of asset distribution caused by a divorce. Interview method comprised any information from socialite and the respective party in some counties within Lumajang Regency by using semi structured method. Data collected was analyzed by using editing, classifying, verifying, analyzing and concluding technique.

Based on the finding of research that use observation and interview method as the analysis blade, it is inferred that the process of asset distribution is completed in court or conference. The distribution of this asset is applied within court of religion according to KHI, this asset is actually not divided, except both parties gain 50%. As stated by article 97: Lived widower or widow have the right to gain a half o f collective asset as long it is not decided other during marriage agreement. Beside that, the different opinion among society towards the asset distribution caused by a divorce create a comprehension that it is better to have agreement in this case, not o nly pay attention to the distribution process, sufficiency, but also the role of husband and wife within household.