Kedudukan anak dalam Amalgamasi antara Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa dalam pandangan pemangku adat: Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas posisi anak dalam konteks percampuran etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan sudut pandang pemangku adat. Latar belakang kajian ini menyoroti dinamika sosial-budaya yang timbul akibat perbedaan sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal dan Jawa yang bilateral, yang turut memengaruhi identitas, hak waris, serta keterlibatan anak dalam tatanan adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan anak hasil perkawinan antar-etnis dalam aspek hukum adat, sosial, dan budaya, serta menelaah peran pemangku adat dalam menentukan hak dan status anak tersebut. Metodologi yang diterapkan berupa etnografi kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pemangku adat, serta telaah dokumen. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka perkawinan lintas etnis dan keragaman adaptasi budaya yang kompleks di wilayah tersebut.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi anak ditetapkan secara eksklusif melalui garis keturunan ibu. Anak yang lahir dari ibu berdarah Minangkabau diakui sepenuhnya sebagai anggota suku ibunya, memperoleh hak atas pusako tinggi (harta warisan adat), dan turut serta dalam berbagai upacara adat. Sebaliknya, anak yang ibunya berasal dari etnis Jawa, meskipun ayahnya orang Minang, dianggap tidak memiliki suku (nan indak basuku) dan memiliki keterbatasan dalam mengakses hak waris adat. Legitimasi status anak ditentukan sepenuhnya oleh pemangku adat melalui proses musyawarah adat, meskipun terdapat kelonggaran dalam pembagian harta hasil usaha berdasarkan asas keadilan menurut Islam. Hasil ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip inklusif dalam hukum nasional dan aturan adat yang bersifat kaku, serta menunjukkan berbagai strategi yang diterapkan keluarga untuk menyiasati bentuk-bentuk pengecualian struktural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelarasan kebijakan administrasi kependudukan, penguatan komunikasi lintas budaya, serta peninjauan ulang fungsi pemangku adat guna menjamin pemenuhan hak anak dalam masyarakat yang beragam secara budaya.