Implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo

INDONESIA:

Perubahan sosial adalah suatu proses yang wajar dalam kehidupan suatu masyarakat, baik proses itu membawa pada kemajuan maupun kemunduran. Di Paiton, perubahan sosial mulai tampak sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Karena sejak tahun 1989, proyek tersebut mendatangkan tenaga kerja asing. Interaksi antara warga lokal dengan warga asing semakin intens dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan terjadinya perkawinan di antara mereka. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan ini mayoritas dilakukan dengan praktek sirri maupun mut’ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran dengan praktek sirri maupun mut’ah yang terjadi di Paiton sejak tahun 1989, dengan sub fokus mencakup: implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton; motivasi pelaku; dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen dan bersifat linear. Terdapat tiga indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Paiton, yaitu: faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton yang rendah; perkawinan campuran ini lebih banyak diwarnai oleh motif ekonomi; bahwa upaya perlindungan hukum yang konkret dalam perkawinan campuran adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 dan memberikan sanksi hukum dengan efek jera bagi para pelanggarnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka seyogyanya antara industri pembangkit listrik dan pemerintah bekerjasama dalam upaya menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Paiton agar pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan lebih lancar; kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku kawin campur dalam upaya perlindungan hukum untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut; serta mengevaluasi dan/atau mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 atau peraturan tambahan untuk mempertegas peraturan perkawinan campuran di Indonesia.

ENGLISH:

Social change is a natural process in the life of a society, whether that process leads to progress and setbacks. In Paiton, social changes began to appear since the construction of Steam Power (power plant). Because since 1989, the project is to bring foreign workers. The interaction between local citizens with foreigners increasingly intense from time to time, giving rise to the occurrence of marriage between them. Marriage is called a mixed marriage the marriage between Indonesian Citizen (WNI) with foreign citizens (foreigners). The marriage was performed by the practice of the majority of Sirri and mut'ah.

This study aims to reveal the implications of social change towards mixed marriages with Sirri and mut'ah practice that occurred in Paiton since 1989, with sub focus include: the implications of social change towards mixed marriages in Paiton; motivated actors, and legal protection in mixed marriages are.

The approach used in this study is a qualitative approach and data collection is done by in-depth interviews and documentation.

The results showed that: the social changes that occur in Paiton is an evolutionary change from the homogeneous into heterogeneous structures and linear. There are three indicators of social change that affect the occurrence of mixed marriages in Paiton, namely: economic factors, education and social interaction Paiton low; mixed marriages are dominated by economic motives; that legal safeguards are concrete in mixed marriages is to amend the Act Marriage Act 1974 and gives legal sanction to the deterrent effect for the offenders.

Therefore, based on the results of research on it should be between the power generation industry and governments work together in an effort to educate the public welfare and Paiton that development in the region could run more smoothly; cooperation between government, community leaders, and the actors of intermarriage in the legal safeguards to minimize the negative impact of the marriage; and evaluating and/or amend the Marriage Act 1974 or additional rules to clarify the rules of mixed marriages in Indonesia.