Mewujudkan Green Industry melalui optimalisasi perizinan berbasis risiko: Studi kesadaran hukum pada industri penyamakan kulit di Magetan

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia yang mencapai 4,19 juta unit usaha. IKM berperan penting dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga penerapan konsep green industry diperlukan agar dalam perkembangannya industri tetap memberikan kontribusi sesuai dengan praktik ramah lingkungan. Selain itu, penting bagi industri untuk memiliki legalitas usaha, sebagai contoh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha wajib memiliki izin berdasarkan tingkat risiko dan dampak usahanya. Sayangnya, sebagian besar pelaku usaha penyamakan kulit di Magetan belum mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan dan mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum perizinan berbasis risiko yang dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan guna mendukung penerapan green industry. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, konseptual, dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyamak kulit dan UPT Industri Kulit, sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan penyamak kulit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan informasi, serta kendala administratif, seperti penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan pengurusan sertifikat standar menjadi faktor internal ketidakpatuhan. Sementara, faktor eksternal terjadi karena minimnya sosialisasi dan kebaruan sistem perizinan. Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis oleh UPT telah dilakukan, tetapi optimalisasi masih diperlukan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara perizinan berusaha berbasis risiko dengan prinsip green industry untuk memastikan legalitas usaha dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Along with the growth of small and medium industries (SMEs) in Indonesia, it reached 4.19 million business units. SMEs play an important role in efforts to support sustainable economic development, so applying the green industry concept is needed so that the industry continues to contribute to environmentally friendly practices in its development. In addition, the industry needs to have business legality, such as the tanning industry in Magetan Regency. Based on Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, business actors must have a license based on the level of risk and impact of their business. Unfortunately, most tanning business actors in Magetan have not complied with this obligation. This study aims to identify the factors that cause non-compliance and examine efforts to increase legal awareness of risk-based licensing carried out by the Magetan Leather and Leather Products Industry Unit to support the implementation of green industry. This research uses an empirical juridical method with a sociological, conceptual, and legislative approach. Primary data was obtained through interviews with tanners and the Leather Industry UPT, while secondary data included official documents and related literature. The study results show that internal and external factors cause non-compliance among tanners. Lack of understanding of regulations, limited information, and administrative constraints, such as preparing environmental management documents and managing standard certificates, are internal factors of non-compliance. Meanwhile, external factors occur due to the licensing system's lack of socialization and newness. Efforts to increase legal awareness through socialization, education, and technical assistance by the UPT have been carried out, but optimization is still needed. This study emphasizes the importance of integrating risk-based business licensing with green industry principles to ensure business legality and sustainable waste management.