Inkonsistensi persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi komparasi putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024

ABSTRAK

Naskah Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat, selanjutnya tidak diindahkan oleh Badan Legislatif menjadi acuan pada revisi UU Pemilu karena tetap menggunakan amar dari Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024, sehingga dalam hal ini dinilai sebagai adanya inkonsistensi hukum. Penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu 1) Bagaimana Implikasi Hukum Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif Teori Kepastian Hukum? dan 2) Bagaimana Inkonsistensi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah?. Metode penelitiannya merupakan penelitian normatif deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari teori kepastian hukum menyatakan bahwasanya kedua putusan tersebut masih belum memenuhi unsur kepastian hukum. Kedua putusan tersebut dinilai tidak konsisten ditinjau dari segi kewenangannya maupun implikasinya. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah menyatakan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 ini bertolak belakang dengan prinsip dan asas yang ada pada kajian siyasah dusturiyah, bahwasannya masyarakat harus dipenuhi hak atas keamanannya, dan dijamin kepastian hukumnya dalam rangka mencapai kemashlahatan umat.