Dasar pertimbangan (konsideran) dalam putusan pembagian harta bersama: Studi putusan No: 2461/pdt.g/2013/pa.ta. dan putusan No: 0397/pdt.g/2014/pta.sby

INDONESIA:

Pembagian harta bersama dalam perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara rinci, dasar hukum yang selama ini menjadi rujukan oleh hakim dalam membagi harta bersama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Namun, posisi KHI dalam hierarki perundang-undangan Indonesia tidak ada, sehingga KHI bukan menajadi hukum tertulis yang harus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadikan pembagian harta bersama rentan berbeda. Seperti dalam Putusan No:2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. yang membagi harta bersama dengan cara sama rata (½) bagian sedangkan dalam Putusan No: 0397/Pdt. /2014/PTA.Sby. dibagi dengan cara masing-masing mendapat 1/3 (satupertiga) dan 2/3 (duapertiga) bagian, meskipun kasusnya sama. Perbedaan dalam putusan pengadilan tidak lepas dari perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam menilai suatu kasus untuk mencapai keadilan. Lalu, apa yang menjadi dasar majelis hakim dalam pertimbangannya membagi dengan cara berbeda-beda.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ialah salinan putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. danputusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. kemudian dianalisa menggunakan konsep-konsep para ahli hukum.

Penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama dengan cara sama rata (½) bagian dalam putusan No:2461/Pdt. /2013/PA.Ta. karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada pertimbangannya menggunakan ketentuan Pasal 97 KHI, penggunaan Pasal 97 KHI didasarkan pada persetujuan para pihak untuk membagi harta bersama dengan sama rata (½) bagian. Sedangkan dalam putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. yang membagi dengan cara masing-masing mendapat 1/3 (satupertiga) dan 2/3 (duapertiga) bagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan asas keadilan yaitu keadilan moral, dan keadilan distributif.

INGGRIS:

The division community Treasure in the legislation is not explained in detail, the legal basis which has been the reference by the judge in dividing community Property, namely the Compilation of the Islamic Law (KHI) Article of 97. However, the position of KHI in the hierarchy of Indonesian legislation does not exist, KHI is not a written law to be implemented. This is what makes sharing of shared property. As in Decision No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. Which divides community Property by means of equal (½) part, while in Decision No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. is ivided by the way 1/3 and 2/3 parts, although the casesare the same. Differences in court decisions cannot be separated from differences in judge considerations in assessing a case to achieve justice. Then, what is the basis of the judges in consideration to divide in different ways.

This type of research is normative legal research tha using case approach and conceptual approach. The primary legal material used a copy of the decision No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. And the decision No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. Then it is analyzed using the concepts of the jurists.

The writer concluded that the distribution community Property by (½) of partsin the decision No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. the Panel of Judges of the Religious Courts of Tulungagung under consideration used the provisions of Article 97 of KHI, the use of Article 97 of KHI was based on the agreement of the parties to divide the community property with equal (½) part. While in the decision No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. Which divides with 1/3 and 2/3 of the parts, the panel of judges of Surabaya Religious High Court in its consideration was based on the principle of justice, namely moral justice, and distributive justice.