Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami bagi pegawai negeri sipil: Studi putusan banding nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB

INDONESIA:

Pengadilan tinggi agama memiliki kewenangan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan. Namun untuk pegawai negeri sipil di atur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Dalam perkara ini yaitu antara Drs. Mahmud, SH dan Ico, Spd. Sebagai pemohon melawan Faridah sebagai termohon, yang mana permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam perbedaan putusan tersebut menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat akan di tinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sehingga dapat diketahui putusan manakah yang akan lebih banyak memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan itsbat poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

Penelitian skripsi ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan case approach (Pendekatan Kasus), Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analistis yaitu metode yang analisis yang dilakukan dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum positif dan hukum Islam sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Putusan tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi درءالمفا سد مقدم علي جلب المصا لح Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih yang artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangan manfaat.

ENGLISH:

Religious High Court has the authority of giving permission to a husband to have more than a wife if he desires so which is based on Article 3 paragraph 2 No. 1 year 1974 Marriage Act. However, civil servants are governed under Government Regulation (PP) No. 45 year 1990 about Marriage License and Divorce for Civil Servants who want to have more than one wife must obtain the permission from certain officer. This thesis discussed the case between Drs. Mahmud, SH as the applicant againts and Ico, Spd as the respondent. The application was not granted by the Religious Court of Bima so he appealed to the Religious High Court of Nusa Tenggara Barat and was registered with case Case No. 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA. The appeal was then granted by the court of appeal. In this case, the Religious High Court of Nusa Tenggara Barat had a different consideration than that of Religious Court of Bima which was interesting to discuss. This research reviewed the decisoion of Religious High Court of Nusa Tenggara Barat from the perspective of positive law and Islamic Law in order to see which verdict gave more justice and expediency.

Based on the above legal problems, the research problems formulated are as follows: 1) How is the analysis of positive law against the consideration of the board of judges in the religious high court of Nusa Tenggara Barat in granting isbath polygamy request for a civil servant (Case Register Number 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.NTB)? 2) How is the analysis of Islamic law against the decision of the Religious High Court in grantingPolygamy Isbath petition for a civil servant (A Study of Appeal Decision No. 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.NTB)?

This thesis research belongs to the normative legal research. The approachs employed were statute approach and case approach. the legal materials used were primary, secondary and tertiary materials that were analyzed using descriptive anaysis technique by analyzing the review of positive law and Islamic Law as the reference to solve the problems discussed.

The findings of the study show that the decision of the Religious High Court is already in conformity with article 5 (1) of Law No. 48 year 2009 on the judiciary explaining that the judge shall explore, and understand the legal values ​​and sense of justice existing in the community. The decision is also in accordance with the rules of fiqh which reads درءالمفا سد مقدم علي جلب المصا لح Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih which means to prevent taking presedence OF mafsadat over providing benefits.