Kedudukan dan implikasi hukum surat keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan Qamariyah ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

INDONESIA

Keberadaan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah seperti ketiadaannya. Keputusan Menteri yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang berafiliasi dengan organisasi tertentu lebih taat kepada keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah pada setiap organisasi keagamaan berbeda.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari Keputusan Menteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas khususnya umat Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), yang bertujuan mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, maka Keputusan Menteri diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan
hukum mengikat,karena dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Agama. Lebih tepatnya Keputusan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah. Hal tersebut berimplikasi bahwa setiap umat Islam di Indonesia wajib mentaati Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah, karena salah satu kewajiban warga negara yang baik yakni dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang legal dan sah.

ENGLISH

The existence of Ministry of Religion decree related to the determination of initial month of Qamariyah is such its absence. The decree, which is one type of acknowledged legislations and has binding law force, is not completely complied by society. Societies who are affiliated with a particular organization obey the decree issued by the organization more. It is because the methods that are used to determine the initial month of Qamariyah are different for each religious organization.

This study focuses on knowing the position of the Ministry of Religious related to the determination of initial month of Qamariyah in the constitutional system of Republic of Indonesia and the implications that are arose from the Ministry decree. It sets out to determine the extent to which the decree must be obeyed and implemented by society, especially for Muslim in Indonesia. The type of research used in this study is normative research, which uses qualitative approach. Besides, this study also uses the law approach (statue approach) to determine the position of the Ministry of Religious in the legislation hierarchy.

Based on the analysis of the existing legal materials, it is concluded that based on the law No.1 of 1950 and law No. 12 of 2011 concerning on the establishment of legislation, the Ministry decree is acknowledged and has binding law force, as it is established by authority of the Ministry of Religious. For more precisely the Ministry of Religious Affairs Decree is under the Presidential Decree and above the Regulation. It implies that every Muslim of Indonesia must obey the decree of the the Ministry of Religious related to the determination of initial month of Qamariyah, due to one of the obligations of good citizen is to obey the regulations and the decree of the Ministry which is one of the legal type of regulations.