Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum sebelum dilakukan diversi perspektif Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan konsep tahkim dalam hukum Islam

INDONESIA:

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat 1 menjelaskan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Diversi adalah suatu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan kedua belah pihak yang berperkara dengan mencari jalan keluar yang seadil-adilnya. Secara perundang-undangan, diversi cara terbaik karena melindungi hak-hak anak dari ancaman penahanan secara proporsional, namun dalam pelaksanaannya tak jarang ditemui penegak hukum yang melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana ringan. Dalam kaca mata hukum Islam, diversi mempunyai pengertian yang sama dengan konsep tahkim, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Islam memandang bahwa cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah adalah di luar pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan 2(dua) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi terhadap ABH (anak yang berhadapan dengan hukum? 2) Bagaimana Konsep Diversi terhadap ABH ditinjau dari Konsep Tahkim dalam Hukum Islam?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan bahan hukum sekunder, seperti buku atau jurnal Peradilan Anak, konsep restorative justice, serta buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan konsep tahkim.

Kesimpulan penelitian ini, UU SPPA merumuskan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan perkara anak adalah dengan diversi. Anak yang melakukan tindak pidana tidak sepantasnya untuk ditahan. Sedangkan dalam konsep tahkim, penyelesaian perkara yang paling dianjurkan dalam Islam adalah dengan permusyawarahan, karena hal tersebut dapat menciptakan keputusan yang adil bagi pihak-pihak yang berkonflik

INGGRIS:

Act No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System chapter 7 verse 1 explains: “On investigation, prosecution and interrogation phase of juvenile case in District Court a diversion should be cultivated”. Diversion is a non-litigation process of settling dispute which evolves parties by seeking most justice solution. Legally, diversion is the best way to protect children’s rights from ruthless arrest instead of arresting committed by law enforcements of children due to misdemeanor. Diversion in Islamic Law perspective has similar concept named as tahkim, it is non-litigation settling dispute formed by both parties. Islam says non-litigation is the best way to resolute a conflict.

Writer formulates two statement problems, they are: 1) How does Act No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System regulate juvenile delinquency diversion? 2) How does review of diversion concept of juvenile delinquency trough Tahkim concept in Islamic teaching?

The research is included to normative legal which using statute and conceptual approach. Legal materials of research is taken from Act No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System as primary legal material and books, journals of juvenile delinquency, restorative justice concept, along with books and journal correlated with tahkim concept.

Result of this research states that diversion is the best way to resolve juvenile delinquency as formulated in Act No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System. Children who commit criminal actions are not supposed to be arrested. Whereas in tahkim concept stated that best settling dispute way is deliberation due to its result that can create justice decision among conflicted parties.