The inheritance right of non-Muslim heirs in Indonesia and Malaysia: Comparative study between Indonesian and Malaysian law

Fariz, Akhmad (2015) The inheritance right of non-Muslim heirs in Indonesia and Malaysia: Comparative study between Indonesian and Malaysian law. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Fulltext)
11210031.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB) | Preview

Abstract

INDONESIA:

Indonesia dan Malaysia merupakan Negara dengan mayoritas agamanya adalah islam, akan tetapi kedua Negara tersebut bukanlah Negara islam. Selain itu kedua Negara tersebut memiliki banyak kebudayaan, suku, agama dan ras. Keberagaman ini lah yang dapat menimbulkan suatu fenomena yang beragam di masyarakat Indonesia dan Malaysia, salah satunya terkait kewarisan kepada anggota keluarga yang berbeda agama. Karena tidak dipungkiri, telah banyak pernikahan antar-agama yang terjadi baik di Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, perpindahan agama dari agama satu ke yang lain merupakan sesuatu hal yang sering terjadi di kedua Negara ini.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ditentukan adalah: 1) Bagaimana hak kewarisan bagi ahli waris non-muslim di Indonesia dan Malaysia? 2) Bagaimana lembaga peradilan di Indonesia dan Malaysia menentukan lembaga mana yang berwenang menangani kewarisan bagi ahli waris non-muslim?, dan 3) Bagaimana perbandingan hak kewarisan bagi ahli waris non-muslim dan kewenangan pengadilan di Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Karena menggunakan data kepustakaan ataupun bentuk library Research. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedua Negara tidak memberikan hak kewarisan pada ahli waris non-muslim, akan tetapi memberikan jalan lain untuk mendapatkan harta, yaitu melalui hibah, wasiat wajibah dan waqf. Sedangkan pengadilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani kasus kewarisan bagi ahli waris non-Muslim adalah Pengadilan Agama. Selain itu Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan perintah kepada ahli waris muslim untuk memberikan wasiah wajibah kepada ahli waris non-muslim. Di Malaysia, terjadi dual kekuasaan terkait kewarisan. Dalam perkara kewarisan bagi ahli waris non-muslim, kewenangan Mahkamah Syariah hanya sebatas pada penentuan hak kewarisan yang disematkan dalam sijil Sijil Faraid. Sedangkan prosedur administrasi dan pendistribusian harta merupakan wewenang dari Mahkamah Sivil. Mahkamah syariah di Malaysia tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pemberian wasiah wajibah, karena mahkamah syariah tidak memiliki kewenangan terhadap ahli waris non-muslim.

ENGLISH:

Indonesia and Malaysia are countries with a majority religion are Islam, but these two countries are not Islamic Countries. In addition, these two countries have a lot of culture, ethnic, religion and race. This diversity can lead to a variety of phenomena in the people of Indonesia and Malaysia. One of phenomena is related to inheritance for non-Muslim heirs, because there are a lot of inter-religious marriage that occur in both of Indonesia and Malaysia. In addition, the conversion from one religion to another religion is something that often happens in these two countries.

In this study, the statement of the research which determined are: 1) What is the right of non-muslim heirs under Indonesian and Malaysian law?, 2) What court that has the authority to held case of inheritance for non-muslim heirs according to Indonesian and Malaysian court authorities?, and 3) What is the comparison of inheritance right for non-Muslim heirs and court authority in Indonesia and Malaysia?

This research is one of normative research, because of using literature data or library research. This study uses the approach of juridical normative that uses a combination of the legislation, concept, and comparative approach.

The results of research indicate that both countries do not give the inheritance to non-Muslim heirs. However, it does not mean non-Muslim heirs don't get the property at all. The law of inheritance in both countries is given another way for non- Muslim heirs to get property. So, even they are not considered as heir, they still get the property from the deceased Muslim property in the form of wasiah wajibah, grants, or waqf. In Indonesia the authority to solve the inheritance case between muslim and non-muslim is in religious tribunal, even there are any non-Muslim heirs. Religious court also has authority to give an order for giving non-Muslim heirs. Malaysia practices a dual system of courts. Syariah courts have limited jurisdiction with regards to Islamic inheritance. Syariah courts have the authority to issue Faraid. While, the court that has jurisdiction to deal with the procedural aspects of the administration of Inheritance is Civil Court. Mahkamah Syariah cannot give an order upon the Muslim heirs to give a wasiah wajibah for non-Muslim heirs.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Mahmudi, Zaenul
Keywords: Waris non-Muslim; Hak Pewaris; Indonesia dan Sarawak; Inheritance right for non-Muslim; Heritant Right
Departement: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Zulaikha Zulaikha
Date Deposited: 24 Jul 2017 08:32
Last Modified: 24 Jul 2017 08:32
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7177

Actions (login required)

View Item View Item