Nasrulloh, Alfin Salam (2015) Asas ultra petitum partium dalam penemuan hukum oleh hakim perspektif hukum progresif. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
![]() |
Text (Fulltext)
10210106.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) |
Abstract
INDONESIA:
Asas ultra petitum partium adalah pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. Akan tetapi hukum progresif memberikan gagasan-gagasan terbaru dalam memaknai hukum, tidak hanya dimaknai secara tekstual saja. Hukum progresif menilai undang-undang harus digali lebih mendalam maknanya untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, supaya hakim tidak hanya menjadi corong dari undang-undang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi asas ultra petitum partium dalam sistem hukum di Indonesia dan juga mengenai tinjauan hukum progresif terhadap asas ultra petitum partium sebagai sarana hakim melakukan penemuan hukum.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan juga pendekatan Konseptual (Conceptual approach), dengan bahan hukum primer yang didapatkan dari telaah HIR dan RBg dan juga telaah atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat juga bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan hukum penunjang.
Berdasarkan hasil analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan terhadap Asas ultra petitum partium diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. Eksistensi dari asas ultra petitum partium di dalam kehidupan masyarakat dapat direpresentasikan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. Progresifitas dari aparatur penegak hukum dalam memaknai undang-undang, dalam hal ini hakim, dapat dilihat dari produk putusan yang dihasilkan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Hukum progresif menilai bahwa putusan yang bersifat ultra petitum partium atau dengan kata lain hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang menjadi dalih gugatan, merupakan terobosan terbaru dalam dunia hukum di indonesia. Karena menurut hukum progresif hukum ada untuk manusia dan membahagiakan manusia. Karena penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas. Sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada ahirnya hakim akan menjatuhkan putusannya yang sesuai dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
ENGLISH:
Ultra petitum partium principle is a restriction of judge authority in doing the duty to give verdict about the case which is not claimed or approve more than that is claimed. This principle is written in Article 178 verse (3) HIR and Article 189 verse (3) RBg. However, progressive law provides the newest idea in interpreting the law, which is not only on textual interpretation. Progressive law asses that the significance of the statute should be dug deeper for the justice based on social life, while treat the judge as not just an agent of the constitution.
This research aims to know the existence of ultra petitum partium principle in Indonesia law system and also to know the perspective of progressive law on ultra petitum partium principle as the method of judge discover the law.
Research methodology of this research is normative judicial by collecting qualitative descriptive data. The research approach is statute and conceptual approach with the primary law material obtained from HIR and RBg analysis and also from analysis of the statute Number 48 year 2009 about judiciary authority. There are also secunder and tersier law material as supporting law material.
According to the result of analysis, obtained conclusion that ultra petitum partium principle is regulated in Article 178 verse (3) HIR and article 189 verse (3) RBg. The existance of ultra petitum partium principle in social life can be represented through the verdict issued by religion court of city of Malang Number 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. The progressivity of marshal, the judge, could be seen from verdict result in finishing the case. Progressive law asses that using ultra petitum partium principle in the verdict have or the judge issue the verdict more than that is being claimed, is in Indonesia law system. According to progressive law, law is for humanity and happiness of society. Therefore, progressive law discovery explicitly related to the factor of law, humanity and morality. Discovering law by the judge in order to the judiciary authority, finally issue the verdict based on the justice within social life.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Saifullah, Saifullah | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Ultra Petitum Partium; Penemuan Hukum; Hukum Progresif; Law Discovery; Progressive Law | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah | ||||||
Depositing User: | Zulaikha Zulaikha | ||||||
Date Deposited: | 24 Jul 2017 15:33 | ||||||
Last Modified: | 24 Jul 2017 15:33 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7174 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |