Studi perkara gugatan waris yang diputus niet ontvankelijke verklaard di Pengadilan Agama Gresik: Perkara nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs

INDONESIA:

Perkara waris yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan bisa diajukan gugatan dipengadilan. Perkara waris islam merupakan perkara yang belum banyak dipakai oleh masyarakat, sehingga banyak dari perkara waris yang diajukan banyak yang tidak diterima oleh hakim. Di Pengadilan Agama Gresik misalnya, ada beberapa perkara gugatan waris yang masuk dan dinyatakan tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Berdasarkan keterangan beberapa hakim, bahwa perkara gugatan waris yang masuk di pengadilan Agama Gresik rata-rata diputus dengan tidak dapat diterima. Adapun sebab tidak diterimanya gugatan banyak diantaranya adalah gugatan yang kabur (obscur libel). Selain itu ada juga perkara yang beberapa kali diajukan namun perkara tersebut tetap tidak diterima. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang mengapa hakim memutus perkara waris yang beberapa kali diajukan tersebut dengan putusan yang sama, yautu tidak dapat diterima, dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dengan HIR R.Bg. Pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasal 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Dengan bentuk pendekatan undang-undang, histori, konseptual, dan analitis. Kemudian sumber data diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu editing, coding dan constructing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan hakim memutus perkara gugatan waris dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard tersebut adalah tidak menyebutkan pernikahan pewaris, inkonsistensi tanggal kematian istri 1 dan 3, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa. Dasar hukum putusan tersebut adalah KHI buku 2 BAB II pasal 174 tentang kewarisan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, pasal 8 ke 3 Rv,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 tentang hubungan hukum penggugat atas gugatannya karena adanya surat kuasa yang tidak sah. Kemudian tinjauan HIR/R.Bg dapat dilihat pada pada Pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasal 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR, pasal 8 Rv dan khusus penjelasan Nebis in Idem dalam HIR/R.Bg tidak dijelaskan. Ketentuan nebis in idem telah digariskan pada pasal 1917 KUH Perdata. Nebis in idem melekat pada perkara positif, tapi tidak pada perkara negatif.

ENGLISH:

Inheritance case which cannot be solved peacefully and in the spirit of brotherhood can be brought as a lawsuit to the court. Islamic Inheritance case is something incomprehensibly understood by people, consequently numerous of inheritances lawsuits put on a trial are unacceptedby judges. At Religious Court of Gresik for instance, there were several Inheritance suits considered to be inacceptable or Niet OntvankelijkeVerklaard. In accordance with information of several judges, most of Inheritance lawsuit cases brought to Religion Court of Gresik were discontinued for being considered as inacceptable. The common reasons for this were unclear claims (obscure libel). Besides, there were a number of claims which not accepted several times. According to that case, this research was aimed to know why the judges considered the Inheritance cases with the same judgments, inacceptable and how was the status of these judgments according to HIR R.Bg. Clause 123 HIR, (Clause 147 article (1) R.Bg.), 118 HR (Clause 142 R.Bg.), Clause 121 HIR.

This research is normative legal research. The approach used is analytical normative juridical approach. It went through form of approach to the law, history, conceptual, and analytical. Then the data source obtained from secondary data; in the form of primary legal materials, secondary legal materials andtertiary legal materials. The data is eventually processed through several stages of editing, coding, and constructing.

The results of this study suggested that the reason of judge in deciding the inheritance lawsuit case by ruling Niet Ontvankelijke Verklaard is no mention of marriage of its heir, the inconsistencies of death dates of 1st and 3rd wife, lack of clarity of its principal demands, lack of clarity on who should be the heir, no heir apparent objects, no details of each section, and an error in the plaintiff's attorney. The legal basis of the decision is KHI book 2 Chapter II Article 174 on the inheritance of those who were entitled to receive inheritance, article 8 to 3 Rv, Jurisprudence of the Supreme Court on July 7th, 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 on legal relations on the lawsuit because the plaintiff's attorney is not valid. Then a HIR / R.Bg review can be seen in the Clause 123 of HIR, (Clause 147 article (1) R.Bg.), 118 HIR (Clause 142 R.Bg.), Clause 121 HIR, chapter 8 Rv and explanation particularly for Nebis in Idem in HIR / R.Bghas not been explained. Nebis in idem provisions has been outlined in Article 1917 Civil Code. Nebis in idem attached to the positive case, however, not for the negative case.