Sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional: Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

INDONESIA:

Zakat menjadi poros keuangan negara Islam, termasuk di Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dengan potensi zakat sebesar RP 217 triliyun, pemerintah membuat peraturan baru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Masyarakat yang menggugat Undang-Undang tersebut menganggap peraturan ini menyebabkan terjadinya sentralisasi Badan Amil Zakat Nasional, dan mensubordinasi serta memarjinalisasi Lembaga Amil Zakat di bawah Badan Amil Zakat Nasional, sehingga berpotensi mematikan Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

Tujuan dari rumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bentuk sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat dalam Undang- Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 2) dampak yuridis putusan Mahkamah Kontitusi nomor 86/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan referensi putusan hakim dan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu dengan referensi Undang-Undang, putusan MK, dan legal opini. Metode analisis bahan hukum dianalisis secara deskriptif analisis dengan mengedepankan metode penafsiran hukum (legal interpretation) dan penelusuran hukum (legal resourcing).

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional merupakan pola managemen pengelolaan zakat yang menjadikan lembaga ini berstatus sebagai operator dan regulator juga bertugas sebagai koordinator pengelolaan. Dalam segi pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional dibiayai dari APBN, APBD, dan hak amil, sementara Lembaga Amil Zakat hanya dibiayai dari hak amil saja. Dalam UU No 23 Tahun 2011 mengatur terlalu ketat terhadap pendirian Lembaga Amil Zakat yang harus mendapat rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional. Mahkamah Konstitusi berpendapat Badan Amil Zakat Nasional harus bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat dan tidak menghalangi hak warga. Selanjutnya sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak beralasan menurut hukum saat diuji dengan Undang Undang Dasar 1945. 2) Dampak yuridis dari putusan MK terhadap pengelolaan zakat yaitu: a) Syarat administratif pembentukan Lembaga Amil Zakat berbentuk huruf „a‟ ormas Islam atau huruf „b‟ lembaga berbadan hukum. Ketentuan ini bersifat alternatif. b) Dalam ketentuan pidana “setiap orang” pasal 38 dan 41 mengecualikan Lembaga Amil Zakat belum berizin, pihak swasta lain yang belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.

ENGLISH:

Zakat became finance shaft Islamic state, including in the State of Indonesia are predominantly Muslim. With the potential zakat RP 217 trillion, the government made a new rule of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat. People who sued the law considers this rule leads to the centralization of National Zakat Agency, and subordinating and marginalize Zakat Institutions under the National Zakat Agency, thereby potentially lethal Zakat Institutions in Indonesia.

The purpose of the formulation of this study was to determine: 1) the form of centralized management of zakat by the Agency for National Zakat contained in Act No. 23 of 2011 on the Management of Zakat, and 2) the impact of judicial decisions of the Constitutional Court number 86 / PUU-X / 2012 the management of zakat.

This research is a normative study with reference to the decision of the judge and the law. This study uses a case-based approach. Data collection method used is the literature review, ie with reference Act, decision of the Court, and legal opinions. Methods of analysis of legal materials were analyzed by descriptive analysis with the advanced methods of interpretation of the law (legal interpretation) and search laws (legal resourcing).

The results of this study are: 1) Centralized management of zakat by the Agency for National Zakat is a pattern that makes the management of zakat management of the agency's status as operator and regulator also served as coordinator of the management. In terms of financing National Zakat Agency financed from the state budget, the budget, and the right collector, while the Institute of Zakat only be financed from the right collector. In Act No. 23 of 2011 set too tight against the establishment of Zakat Institutions should have a recommendation Agency National Zakat. Constitutional Court infer National Zakat Agency must work together with the Institute of Zakat and do not impede the right of the citizens. Furthermore, centralized management of zakat by National Zakat Agency has no legal grounds when tested with the 1945 Constitution. 2) The impact of the decision of the Court jurisdiction over the management of zakat are: a) the establishment of an administrative requirement Zakat Institutions form the letter 'a' Islamic organizations or the letter 'b' legal entities. This provision is an alternative. b) In the criminal provisions "everyone" Article 38 and 41 exclude Institute of Zakat is not licensed, the other private parties are not reached by the Agency has notified the Zakat and charity management activities to the authorities.