Asas lex posteriori derogat legi priori dalam penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim: Studi atas pasal 20 A.b. dan pasal 4 (1) UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

INDONESIA:

Perdebatan kewenangan hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding) memunculkan berbagai aliran penemuan hukum serta banyak mempengaruhi sistem perundang-undangan Negara kita. Hal itu tercermin dalam pasal 20 A.B. yang menyebutkan bahwa hakim hanya sebatas menerapkan undang-undang dan pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2009 menyebutkan hakim yang mengadili menurut hukum, yang memungkinkan hakim tidak saja menerapkan undang- undang bahkan membentuk hukum (judge made law). Sehingga dengan adanya kontradiktif kedua aturan ini menimbulkan dualisme pemahaman mengenai kewenangan hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding).

Pertentangan kedua undang-undang (antinomi hukum) diatas menurut para pakar hukum akan dikembalikan pada asas hukum, dalam hal ini asas lex posteriori derogat legi priori (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama) yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan pertentangan aturan hukum diatas. Namun, di lain sisi jika asas tersebut tetap diterapkan akan menggoyahkan sistem hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan dan kekuatan asas lex posteriori derogat legi priori dalam menyelesaikan pertentangan peraturan (antinomi hukum) diatas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer: UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan A.B. (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie), bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, artikel dan lain-lain, dan bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedia yang membahas tentang asas hukum dan penemuan hukum (recthsvinding).

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan asas hukum dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam sistem hukum itu sendiri. Asas lex posteriori derogat legi priori legi priori diklasifikasikan asas hukum umum sehingga memungkinkan adanya pengecualian. Maka pertentangan pasal 20 A.B. dan pasal 4(1) UU No. 48 tahun 2009 yang semestinya menurut asas tersebut A.B. tidak digunakan lagi perlu disimpangi atau berlaku pengecualian untuk asas hukum tersebut. Oleh karena itu, pertentangan peraturan dalam pasal
20 A.B. dan pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2009 harus ditafsirkan saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Sehingga hakim dalam menjalankan tugasnya menemukan hukum disamping menerapkan undang-undang juga berwenang membentuk hukum ketika tidak ditemukan aturan hukumnya, dengan catatan mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan memberikan nilai keadilan.

ENGLISH:

The debate of judge authority for finding law (rechtsvinding) generates groups of finding law and these influenced regulation system in our country mostly. This phenomenon is noted in the section 20 A.B.: “judge just has limited authority to implement regulation” and section 4 (1) UU No. 48 year 2009: “judge justice depended on the law”. Those sections give possibility that to judge not only implement the regulation but also to create it (judge made law). Then, the contradictive can will rises up the dualism of understanding about judge authority for finding law (rechtsvinding).

Two contradictive of regulation above, according to expert of law will turn back to base law, it refers to base lex posteriori derogate legi priori (new regulation defeated old regulation) which becomes the solution for solving the contradiction. However, if this base law should be implemented, it will damage our regulation system. This research aims at understanding the state and the power of basic of lex posteriori derogate legi priori for solving the antinomy law above.

This research applies is normative law research, with the conceptual and regulation approaches. Material of law which is collected is consist of primary law material (UU No. 48 Year 2009 About Judgment Authority, and A.B Determination (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie), secondary law material (book, journal, article and etc), and tertiary law material (dictionary and encyclopedia which explain about base law and finding law (rechtsvinding)).

From the result of research, we conclude that the position of base law in the regulation system is determined as the principle determination in the regulation law itself. Base of lex posteriori derogate legi priori was classified as base common law that is possible to have exception. Then, the contradictive in the section 20 A.B. and section 4 (1) No. 48 year 2009 must be coherent with this base, A.B. should not be used again, and that base should be neglected or there is an exception for this base law. Because of that, the regulation contradictive in the section 20 A.B. and section 4 (1) UU No. 48 year 2009 should be interpreted as mutual fulfilling and mutual completing for gaining the unity of regulation law. So, judge when community his job for finding law not only implement the regulation but also authorize for creating law when there is no regulation before, with the note, this law can reflect the living law in society and giving the justice.