Analisis kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan pada penetapan perkara perdata no 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang

INDONESIA:

Pada dasarnya, permasalahan perjanjian perkawinan dilakukan suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dilakukan agar harta bawaan masing-masing dari calon suami istri dapat di ketahui, mana yang termasuk harta bawaan masing-masing dan termasuk harta yang diperoleh dari selama kehidupan perkawinan berlangsung. Demi kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kepada para klien, ada baiknya menggunakan jasa notaris, karena akta notaris masuk dalam akta otentik. Pada penelitian yang penulis paparkan disini ada permasalahan ketika calon pasangan pasangan suami istri akan mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka ke pegawai pencatat nikah, permasalahannya muncul ketika pegawai pencatat nikah menolak untuk mendaftarkan dan mengesahkan akta perjanjian perkawinan tersebut sebelum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bgaimana kekuatan hukum akta notaris perjanjian perkawinan, bagaimana peraturan pendaftaran dan pengesahan pejanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang Perkawinan, dan bagaimana analisis penetapan perkara perdata no 264/pdt.p/2010 di Pengadilan Negeri Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan historis (historis aprroach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya maka harus melakukan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Tentang hal tersebut dalam KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan telah di atur, pada KUHPerdata di daftarkan dan disahkan di Pengadilan Negeri sedangkan pada Undang-undang perkawinan di daftarkan dan disahkan di pegawai pencatat nikah, setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan pasal 66 dalam Undang-undang perkawinan dan menggunakan asas perundang-undangan lex posteriori derogat lex priori yakni undang-undang baru menyampingkan undang- undang yang lama.

ENGLISH:

Basically, the issue of marriage agreement made by a husband and wife before they getting married. This was done so that the inherent property of each prospective husband and wife can be known, which include congenital each property and property acquired during the marriage lasted from. For the legally enforceable and binding to its clients, it helps to use the services of a notary public, because the notarial deed signed in an authentic deed. In this study, the researcher describe a problem which occur when prospective spouses will register their marriage certificate to the civil marriage registrar, but the civil marriage registrar refuses to register and certify their marriage certificate before the they getting an agreement from District Court.

There are several research problem which appear in this study. The first is how did the force of law notarial marriage contract. The second is how the rules of registration and legalization of marriage treaty after the Marriage Act, and the last how is the analytical determination of civil cases No. 264/pdt.p/2010 in District Court Malang.

The research method used by the researcher in this study is a type of juridical normative legal research (library research), using statute approach, the historical approach, and comparative approach, and subsequently analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that in order for the marriage covenant has the force of law binding upon the parties who made it, they must do registration and ratification of the marriage covenant. The Civil Code and Marriage Act has been set about this problem

The results of this study indicate that in order for the marriage covenant has the force of law binding upon the parties who made it, must do registration and ratification of the marriage covenant. It is has been set and clearly mentioned in the Civil Code and Marriage Act, then it register and passed in the District Court, while in law marriage register and marriage legalized in the civil registrar, after the enactment of the Marriage Act, then the rules of the covenant of marriage stipulated in the Civil Code is no longer valid, it is in accordance with Article 66 in Law of marriage and uses the principle of statutory lex posteriori derogat priori that the new law set aside the old laws.