Fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi

INDONESIA:

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakat, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perceraian. Perceraian dalam Islam adalah sebuah tindakan hukum yang dibolehkan, meski demikian perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan dan kondisi rumah tangga dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.

Fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pengadilan Agama Ngawi yang semakin mengalami peningkatan, mulai menarik untuk dilakukan penelitian. Ada beberapa pertanyaan dari fenomena tersebut, diantaranya adalah apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil meningkat? Dan bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi?

Jenis penelitian ini adalah Sosiologi Hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Sehingga dengan melalui proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas fenomena meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi.

Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat.

ENGLISH:

The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant ought to become a good model for all people or society in their behavior, adherence, and action to the law and regulation that are going into effect, including in carrying out the family life. Marriage and divorce for a Civil Public Servant had been arranged in PP No. 45, 1990 jo PP No. 10, 1983 About the permit of marriage and divorce for Civil Public Servant. The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant and as a good model for the people, must not do the divorce as they can. The divorce in Islam is the law action that is allowed, but the divorce can be done only if there are many reasons that can be proved and the bad condition in family. That can not be firmed up again.

The phenomenon of Civil Public Servant divorce in religion department of Ngawi always increases, so it is interesting to be researched. There are many questions from that phenomenon, they are: Are the reasons of Civil Public Servant rising divorce? How does religion court judges of Ngawi see the phenomenon of civil divorce in religion court of Ngawi?

The type of this study is sociology of law from a qualitative descriptive approach. This study illustrates and describes the data that are found in the field with the interviews and documentation method. And then by conducting edited selected and analysed process. And also supported by some references to force the data found in the field, so by conducting all the processes mentioned we can get conclutions as the answers or responses to the phenomenon of the increase of Civil Public Servant divorce in religions court of Ngawi.

Based on the problems, there have been some responses indicate that the increasing of divorce in the religion court of Ngawi occurs due to the lack of love in a marriage or marriage, infidelity, adultery, the husband could not meet the lively mind (impotance), one the one hand, and unable to care for, domestic violence, lack of honesty and openness in one way or the other, the husband left his wife and economic less enough, long distance and jealous. Kind of religious judges court Ngawi phenomenon of justice in accordance with the increase in the number of people who have become civil servants. But as much as possible from the civil servants do not divorce, because this can degrade the image of the Civil Public Servant as a role model for society.