Konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia

INDONESIA:

Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa teori Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili memiliki ciri tersendiri dengan pendahulunya semisal Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al Thufi. Hipotesa awal peneliti adalah bahwa teori Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili yang semacam ini memiliki keterkaitan bila dihubungkan dengan permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik peneliti dengan memunculkan pertanyaan bagaimanakah teori msalahah mursalah versi Wahbah Zuhaili dan bagaimanakah relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia. Atas terjawabnya pertanyaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan relevansi teori maslahah mursalah versi Wahbah Zuhaili dengan permasalahan nikah sirri di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian studi kepustakaan menggunakan pendekatan filosofis logis dengan pertimbangan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tergolong khas dan responsive.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang pertama bahwa menurut Wahbah Zuhaili maslahah mursalah adalah dalil hukum yang independen sebagaimana al Quran dan al Sunnah, beroperasi hanya dalam bidang muamalah dan mempunyai tiga syarat yaitu: a. maslahah harus bersifat hakiki bukan dugaan kuat (dzaan) atau dugaan saja (wahmiyah), b. maslahah harus tidak bertentangan dengan nash baik Quran, Sunnah, dan ijma’ sahabat, c. maslahah harus bersifat umum bukan khusus. Dari ketiga syarat yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili tersebut tidak satupun dari ketiga maslahah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu artinya teori maslahah mursalah versi Wahbah Zuhaili tidak relevan bila dikaitkan dengan permasalahan nikah sir di Indonesia.

Atas hasil tersebut peneliti menyarankan bahwa seharusnya maslahah mursalah yang nota bene merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan maqosid al syariah, mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam termasuk menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia termasuk juga untuk menentukan apakah pernikahan sirri di Indonesia maslahah atau tidak.