Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang

INDONESIA:

Untuk mewujudkan keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan bukanlah hal yang mudah mengingat jumlah mediator sangat minim, maka Hakim yang bertugas di Pengadilanpun harus merangkap menjadi mediator di Pengadilan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 PERMA No.01 tahun 2008. Dengan adanya tugas rangkap seperti ini maka keberhasilan mediasipun masih jauh dari harapan.

Melihat keadaan seperti ini dilingkungan peradilan, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui implikasi kompetensi hakim mediator bagi keberhasilan mediasi dan implementasi konsep keberhasilan hakim mediator serta untuk mengetahui pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami pandangan hakim PA Malang dan Kabupaten Malang terhadap keberhasilan mediasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi hakim mediator memang punya peran penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi karena untuk dapat menjadi mediator harus mempunyai ilmu yang lebih dalam hal mediasi agar mediasinya juga berjalan lancar. Dengan adanya kompetensi maka dalam implementasinya pun konsep yang diterapkan akan lebih matang, sehingga dapat menekan jumlah perkara menumpuk baik di PA, PTA dan MA. Menurut para hakim mediator di PA Malang dan Kabupaten Malang mediasi yang berhasil bukan saja gugatannya yang dicabut dan rukun kembali akan tetapi menyelesaikan sengketa dengan baik-baik dan menerima putusan hakim juga sudah dikatakan berhasil. Secara umum keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No.01 tahun 2008 masih sedikit sekali yaitu 3% sampai 5% saja peningkatan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan.

ENGLISH:

Considering the minimal amount of mediator, to actualize the success of mediation within the tribunal is not an easy thing. Therefore, in accordance with the 11th article 6th verse no. 01 2008 state that a judge at the court also has to become a mediator. With the existence of such double duty, still the success of mediation is far from expectation.

Seeing this state within the judiciary, the researcher conducted this research to determine the implication of the competence of a mediation judge (mediator) for the success of mediation and the implementation of the mediator‘s successful concept and to know the view of judge on the success of mediation.

To conduct this research as the researcher planned, the researcher used the natural paradigm, which is based on the phenomenological view that attempts to understand the view of the judge at PA (religion court) in the city of Malang and that in regency of Malang on the success of mediation by using a qualitative approach and field research. The technique used by the researcher in collecting the data is interview and documentation. While, to analyze the data the researcher used qualitative descriptive analysis.

The results showed that the competence of mediation judge (mediator) is the important role in actualizing the success of the mediation because to become mediator the judge should have a deeper knowledge about mediation in order to run the mediation smoothly. By the existence of that competence, the implementation of the concept applied will be more mature, so it can reduce both the number of cases piled up in PA and MA PTA. According to mediation judge (mediator) at PA in the city of Malang and the that in the regency of Malang, the successful mediation not only successes in revoking the claims and getting back together but in setting a dispute with a good part. To receive the judge’s decision is also been said to succeed. In general, the success of mediation achieved before and after the existence of PERMA No. 1 2008 is very little. The increase of the success of mediation within the judiciary is about 3% up to 5%.