Pandangan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan ibadah

INDONESIA:

Membicarakan hukum Islam tentunya tidak lengkap jika tidak menyinggung yang namanya fiqh dan ijtihad. Hingga awal abad dua puluh, metode ijtihad di Indonesia hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif melalui sebuah lembaga fatwa. Ikhtiyar untuk merespon problem masyarakat telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa seperti: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa’il NU, Dewan Hisbah Persatuan Islam, dan Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera. Di luar lembaga fatwa tersebut ada beberapa ulama yang faqih melakukan ijtihad secara individual.

Memasuki abad ke-21 ini, muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam di luar Muhammadiyah, NU dan ICMI. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI Merupakan sebuah Partai Politik dan Dakwah di jalur ekstra parlemen. Jika ditelusuri sejarahnya, HTI bukan barang baru. Ia masuk ke Indonesia pada 1982-1983. HTI hadir dengan aktivitas politik yang sangat menonjol dan gerakannya seragam. Akan tetapi dalam ritual ibadah mereka yang sangat militan, mengapa ekspresi ibadahnya berbeda dengan aktivitas politiknya. Padahal HTI dalam setiap aktivitasnya berkomitmen kepada hukum syara’ yang mu’tabar. Hal lain yang perlu dikaji ketika memahami perbedaan ekspresi aktivitas politik dan ibadah mereka adalah dengan melalui metode ijtihadnya. Sejauh peneliti ketahui, HTI juga belum pernah merilis metode baku ijtihad mereka, seperti halnya Ormas Islam lainnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan aktivis Hizbut tahrir di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan ibadah. Penelitian ini turut terbantu oleh legalnya aktivitas dakwah HT di Indonesia.

Dengan begitu, mudah melacak berbagai nasyrah, buku-buku, mengikuti seminar, halaqoh dan kumpulan pandangan aktivis HTI di Internet.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research, dengan menggunakan pendekatan normatif yakni dari sudut pandang ilmu Ushul fiqh. Dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik dilakukan dengan cara ijtihad Manhaji dan tathbiqi. Adapun metode ijtihad di bidang ibadah, HTI menyerahkannya pada masing-masing individu, karena HTI tidak menyediakan buku-buku pegangan resmi yang mengatur tentang ibadah. Dalam perkara yang sangat luas, menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab dan fiqh kontemporer. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan anggota HTI idealnya menggunakan dalil terkuat (metode tarjih). Apabila tidak bisa mentarjih sendiri, bermazhab bahkan taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuwannya.

ENGLISH:

Talk about Islamic law would not be complete if it did not mention the name of fiqh and ijtihad. Until the beginning of the twentieth century, the method of ijtihad in Indonesia were conducted by individual scholars. But in the second quarter of the twentieth century, some scholars have begun to be done by institutions collectively through a fatwa. Ikhtiyar to respond to the problems of society have collectively done by scholars in several institutions such fatwas: the Legal Affairs Committee of Muhammadiyah, NU Bahtsul Masa'il, Hisbah Council of Islamic Unity, and the Central Shariah Board of PK Sejahtera. Outside agencies such fatwas are some scholars who exercise ijtihad faqih individually.

Entering the 21st century, emerged and rapidly growing Islamic movements outside the Muhammadiyah, NU and ICMI. One of them is Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI). HTI is a Political Party, and Da'wa in extra-parliamentary lines. If traced its history, HTI not new. He went to Indonesia in 1982-1983. HTI comes with a very prominent political activities and movements uniforms. However, in their worship rituals are very militants, why the expression of worship is different from political activity. Yet within each activity HTI is committed to the law syara 'which mu'tabar. The other thing that needs to be studied when understanding the differences of political activity and expression of their worship is through ijtihadnya method. As far as researchers know, HTI also has never released a standard method of ijtihad they, like other Islamic Organizations.

Thus, this study aims to determine how the view of Hizb ut-Tahrir activists in Malang on ijtihad HTI methods in politics and worship. This research was also aided by her legal HT missionary activity in Indonesia. That way, it's easy to track various nasyrah, books, seminars, and a collection of views halaqoh HTI activists on the Internet.

This research includes the study of field research, using a normative approach, ie from the viewpoint of science of Usul fiqh. And in data collection using interviews and documentation. Then the methods used in data analysis, qualitative description. From the results of research in the field, we can conclude that the method of ijtihad HTI activists in politics is done by way of ijtihad Manhaji and tathbiqi. The method of ijtihad in the field of worship, HTI handed it to each individual, because HTI does not provide official manuals governing worship. In the case of very wide, using books from various schools of fiqh and contemporary. HTI Malang city officials in matters of ritual worship of HTI members ideally want to use the strongest arguments (Legal Affairs Committee method). If not can mentarjih own, even dogmatic bermazhab not prohibited. Origin of the mujtahid who trusted.