Problematika pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Hak nafkah iddah merupakan hak yang diatur oleh undang-undang agar diberikan kepada istri, dan suami dalam hal ini berkewajiban menjalankannya. Tidak ada kata tidak mau, karena sejatinya nafkah iddah diberikan berdasarkan besaranya penghasilan suami. Keseimbangan, bahkan Pengadilan Agama yang berkuasa menentukan besaran jumlahnya pun tidak boleh menekan suami untuk memberikan nafkah yang tidak dapat untuk dijalankan olehnya.

Penelitian ini kemudian menggunakan jenis penelitian sosiologis, yang harapannya kelak dapat memberi satu ruang pencerahan baru bagi masyarakat yang awam dan para penentu kebijakan untuk memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan kenyataan sosial di dalam masyarakat, akan ditarik satu kesimpulan sehingga dapat memberi solusi atas masalah yang diangkat.

Temuannya adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan adanya hak dan kewajiban suami-istri dalam masa iddah. Tidak adanya pengawasan dari Pengadilan Agama selaku lembaga yang memberi keputusan, sehingga permasalahan kemudian tertutupi seperti tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Harapannya, simpulan dari penelitian ini menjadi acuan untuk membenahi kembali masyarakat kita yang belum sadar hukum. Disadari atau tidak, hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum hokum tersebut sampai kepada masyarakat terlebih dahulu. Pengadilan Agama selaku lembaga pengadil juga diharapkan benar-benar menjadi mengawasi putusan yang diberikan. Dan bagi pembuat undang-undang, setelah melihat ketimpangan yang ada di masyarakat, sudah selayaknya untuk merapatkan barisan untuk kemudian membuat satu undang-undang atau peraturan yang mengatur atau membebankan bahwa nafkah iddah benar-benar suatu kewajiban yang harus dijalankan.

ENGLISH:

Right livelihood of iddah. This is a right governed by law to be given to the wife. As husband in this case is obliged to run it. However, as the development of the times, right livelihood iddah not executed properly, is due to a lack of understanding of the parties litigant, also supported the efforts of the absence of legal institutions, or people who are responsible for delivering it to the public. Thus, when the litigants, the public is more dominant listen and follow only what is decide by the court (judge).

This research was later used sociological research type, which hopes one day to give a new dominant enlightenment for the public and policy makers to make a decision that is really fair and impartial. By looking at the interrelationship between law with social reality in society, will be drawn one conclusion from that can provide solutions to the issues raised.

The finding were lack of knowledge of the community in the right and obligations of husband and wife in the iddah. The lack of supervision of the religious court as an institution who make a decision, so that the problem then covered like no party feels aggrieved.

The hope, the conclusion from this study to be a reference to fix our society who have not realized the law yet. Realizing or not, the law can not be implemented before the law comes the people first. Religious courts as an institution of law is also expected to watch the verdict given by indeed. And for those lawmakers, after seeing that there is inequality in society, it is proper to close ranks to then make a law or regulation that governing or charge that a living iddah really an obligation that must be executed.