Pandangan masyarakat Kabupaten Malang terhadap implementasi pasal 8 PP no. 10 tahun 1983 JO PP no. 45 tahun 1990: Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

PNS adalah unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal perkawinan dan perceraian, PNS harus tunduk pada PP No.8/ 1983 dan PP No. 45/ 1990, salah satunya adalah pasal 8 PP No. 10/ 1983 yang menetapkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria diharuskan menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istrinya sampai kawin lagi dengan pria lain dan yang menolaknya dikenakan sanksi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan alasan tingkat perceraian pada instansi tersebut lebih tinggi daripada instansi lainnya.

Rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana Implementasi pasal 8 PP No. 10/ 1983 tentang penyerahan sebagian gaji PNS kepada mantan istrinya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang?2) Bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan pasal 8 PP No. 8/1983 di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perikelakuan manusia.

Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi pasal 8/1983 jo PP No. 10/ 1990 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tidak berjalan lancer. Adapun factor penghambatnya adalah 1) tidak adanya tembusan salinan putusan dari PA kepada bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2) tidak adanya komplen dari mantan istri karena tidak mendapatkan sebagian gaji dari mantan suami 3) tidak adanya sosialisasi hukum terutama pasal8 PP No. 10/ 1983 4) tidak adanya kerjasama di antra para penegak hukum 5) keadaan ekonomi PNS yang tidak mencukupi apabila gajinya dibagi dengan mantan istrinya 6) tidak adanya sikap malu/ perasaan bersalah PNS jika tidak melaksanakan pasal tersebut . Adapun pandangan masyarakat Kab. Malang terhadap implementasi pasal 8 PP No. 10/ 1983 di Dinas Pendidikan Kab. Malang mayoritas tidak menyetujuinya dengan alasan setelah terjadi perceraian antara PNS dengan mantan istri sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga PNS tidak berkewajiban untuk menafkahinya baik lahir maupun batin dan apabila PNS ingin memberikan nafkah hal itu dikembalikan kepada individu PNS.