Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air: Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan segala bentuk regulasi dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Pergeseran yuridis tersebut tentunya memberikan dampak terhadap perusahaan tata kelola air di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air dan ditinjau prespektif hukum islam. Fokus penelitian ini adalah terhadap akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perusahaan tata kelola air di Indonesia dan ditinjau berdasarkan hukum Islam, yang mana tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah metode al-maslahah al- mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiakibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air dan untuk mengetahui akibat hukum putusan tersebut prespektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan intentarisasi bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik deduktif.

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air adalah: pertama, Badan hukum, badan social dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber- sumber air harus mendapatkan izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas bersama dan kekeluargaan. Mekanisme perizinan lebih lanjut diatur dalam PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air. Kedua, UU Pengairan belum sepenuhnya menegaskan negara sebagaia satu-satunya yang berhak untuk mengelola sumber daya air. Berdasarkan al-maslahah a-lmursalah SumberDaya Air denganhakusaha air menjadikan air sebagaisalahsatusumbermatapencaharian yang juga keberadaaanya diakui sebagai hifdz an-maal. Pemerintah harusnya membuat peraturan yang tegas karena sebagaimana al-maslahah al-mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (jalb al- mashalih wa dar’u al-mafasid).

ABSTRACT

The Constitutional Court has canceled Law No. 07 Year 2004 on Water Resources because contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Law No. 07 Year 2004 on Water Resources by the Constitutional Court has no binding legal force and all forms of regulation returned to Law Number 11 Year 1974 About irrigation. The juridical shift certainly have an impact on water management company in Indonesia. Therefore, this study discusses the legal consequences of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 against the company's water governance and reviewed the perspective of Islamic law. The research focus is on the legal consequences that arise after the Constitutional Court ruling against the company's water governance in Indonesia and assessed based on Islamic law, which reviews laws of Islam is the method of al-maslahah al-mursalah. The purpose of this study was to mengetahuiakibat law of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 against the company's water governance and to determine the legal consequences of the decision, the perspective of Islamic law.

This research is a normative juridical law. The approach used is the approach of law (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach) and the approach of Islamic law. Legal data consisting of primary legal data, secondary and tertiary. The method of collecting legal material to the determination of legal data, assessment intentarisasi legal data and legal data. Legal data processing method performed by using deductive.

The legal consequences of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 against the company's water governance are: first, legal person, entity social and or individual conducting water utilization and or source of water sources must obtain permission from the government to be guided by the principle of together and kinship. Further licensing mechanism stipulated in Government Regulation No. 121 Year 2015 on Water Concession. Second, the Act has not been fully affirmed Watering sebagaia the only country that has the right to manage water resources. Based al-maslahah a-lmursalah Water Resources denganhakusaha water makes the water sebagaisalahsatusumbermatapencaharian also keberadaaanya hifdz recognized as an-maal. The government should make strict rules because, as al-maslahah al-mursalah is to realize the benefit and avoid damage (jalb al-mashalih dar'u wa al-mafasid).