Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Transaksi Bitcoin

ABSTRAK

Bitcoins adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Adanya transaksi online menggunakan alat pembayaran Bitcoin tentu berpengaruh terhadap peratutan yang ada di Indonesia. Penelitian ini ada dua rumusan maslah yaitu pertama, Bagaimana system transaksi Bitcoin di Indonesia? Kedua, Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) terhadap transaksi Bitcoin ?

Fokus dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi menggunakan Bitcoin di Indonesia, kemudian untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) terhadap adanya transaksi elektronik menggunakan alat pembayran Bitcoin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (library research). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah penedekatan undang-undang (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianilsis bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 sistem transaksi menggunakan alat Bitcoin di Indonesia merupakan alat pembayaran yang tidak sah, karena di Indonesia alat pembayaran yang sah hanyalah Rupiah, kemudian ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Bitcoin bertransaksi melalui media elektronik (media maya) ataupun transaksi menggunakan alat Bitcoin dalam penelitian ini di perbolehkan dikarenakan tidak menyalahi asas-asas akad dalam bertransaksi seperti yg sudah di paparkan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 21. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17 tidak mempermasalahkan bertransaksi menggunakan alat Bitcoin selama tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Bitcoins is a consensus network that enables new payment systems and digital money is fully shaped. Bitcoin is a payment network peer-to-peer decentralized first fully controlled by the user without any central authority or intermediary. Their online transactions using Bitcoin payment instruments would affect the peratutan in Indonesia. This research is an issue there are two formulas: first, How Bitcoin transaction system in Indonesia? Second, How to review Law Compilation of Islamic Economics (KHES) and the Law of Information and Technology (ITE) of transactions with Bitcoin?

The focus and purpose of this study is to determine how the system uses Bitcoin transactions in Indonesia, then to find out a review of Islamic Economics Law Compilation (KHES) and the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) to their electronic transactions using Bitcoin.

The method used in this study include the type of this research is normative juridical research or library research (library research). Then the approach used is penedekatan law (statute aproach) and conceptual approach (conceptual aproach). Source data used are secondary data is data obtained through the information that is already written in the form of documents in this case referred to the legal materials and dianilsis descriptive qualitative.

The conclusion of this research is that according to Law No. 7 of 2011 on Currency in Article 1 transaction systems using Bitcoin in Indonesia is a payment instrument that is not valid, because in Indonesia legal tender only Rupiah, then according to Law Compilation of Islamic Economics explained that Bitcoin transactions through electronic media (virtual media ) or transactions using Bitcoin tool in this research are allowed due to not violate the principles of the contract in the transaction such as that already in the mentioned Law Compilation of Islamic Economics (KHES) article 21. in Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic transactions Article 17 is not concerned transact using Bitcoin tool for not violate the applicable law and does not violate the rules of law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

مستخلص البحث

الشّبكة إلي الشّبكة لا يرتكز في مركز و يلا حظ المستحقّ كافيا دون ملا حظة من مركز. بوجود التّصرّفات بالشّبكة الدّولة يؤثّر بيتكوين الي النّظام في إندونيسيا. يتكؤّن البحث من مسألتين, الأوّل, كيف طريقة التّصرّفا ت بآلة بيتكوين في إندونيسيا؟ الثّاني, كيف نظر مجمو عة حكم الشّريعة الإقتصا ديّة و قانون المعلو مات والمعاملا ت الإ كترونيّة

الغاية من هذا البحث هي لمعرفة طريقة التّصرّفا ت بآلة بيتكوين في إندونيسيا و لمعرفة نظريّة نظر مجمو عة حكم الشّريعة الإقتصا ديّة و قانون المعلو مات والمعاملا ت الإ كترونيّة بآلة بيتكوين. واستخدم الباحث في هذا البحث منهج المكتبي. ومصدر البيانات التي استخدمت في هذا البحث البيانات الثانوية وهي البيانات التي تنال من الإعلانات في شكل الوثاقية و تحلل بالوصفي الكيفي.

إستنبط الكاتب أنّ بيتكوين عند قانون نمرة 7 سنة 2011 في أمر العملة في مقالة الأوّل أنّ نظام التّصرّفات ببيتكوين ف إندونيسيا غير مصرّح بها, وسمح مجمو عة حكم الشّريعة الإقتصا ديّة لأنه لا يزوّز أساس العقد في التّصرّفات التي بيّنت مجمو عة حكم الشّريعة الإقتصا ديّة في مقالة 21.