Aspek mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012

INDONESIA:

Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan HUT RI ke-71, Walikota Malang melaunching program sunset policy yang regulasinya diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012. Berangkat dari kaidah fikih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِpenulis ingin mengetahui bagaimana aspek mashlahah yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 dan bagaimana aspek mashlahah yang terkandung di dalamnya baik bagi pemerintah kota Malang dan bagi warga kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analsisa data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 dikeluarkan sebagai bentuk usaha penyelesaian piutang PBB perkotaan yang merupakan warisan dari pemerintah pusat. Adapun aspek mashlahah yang terkandung di dalamnya bagi warga kota Malang khususnya wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran PBB Perkotaan adalah ringannya biaya yang harus dibayarkan karena hanya membayar pokok PBB saja tanpa membayar denda sebesar 2% dari pokok pajak yang dibayarkan. Adapun bagi pemerintah kota Malang adalah berkurangnya piutang PBB Perkotaan wajib pajak kota Malang yang merupakan bagian dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang jumlahnya kurang lebih 110 miliar dan menstabilkan neraca keuangan daerah.

ENGLISH:

Coinciding the independence day of Republic of Indonesia 71st, the Mayor of Malang issued the program sunset policythat regulation has regulated in the Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 on Revocation of Administration Charge on Payment delays of Land and Building Urban Tax for Taxing Period to 2012.Starting from qawaidh al-fiqhتَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِthe author wants to know how is the aspect of maslahah that hold in the Mayor Regulation of Malang on Revocation of Administration Charge on Payment delays of Land and Building Urban Tax for Taxing Period to 2012. The statement of problems in this research is how the background of the Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 and how aspect of the mashlahah contained in it is for the goverment and for the citizens of Malang city.

This researchuses a type of empirical research and uses legislation approach. The sources of dataused areprimary and secondary.While the method of collecting data using interviews, observation and documentation. The data analyzing method that used is editing, classifying, verifying, analyzing data and concluding.

The results of this research show that the Malang Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 issued as the efforts to solve the urban accounts PBB that is the legacy ofthe Central Government. As for the aspect of mashlahah containedin it for the citizens of Malang especially tax payer who did the delay in payment of the PBB Urbanis the more light that costs have to be paid because only paying the taxPBB capital without paying the administrative charge of 2% per month of the tax to be paid each year. As for the Government of Malang is the reduced Urban accounts PBB tax payers of Malang that is part of the authority delegation management from Central Government to local goverments totaling approximately 110 billion and stabilize finances region.