Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam sengketa ekonomi syariah: Studi putusan no.2400/Pdt.G/2013/PA JS

INDONESIA:

Hakim Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi peradilan harus memahami bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, harus memuat unsur keadilan (gerechtugheit), kemanfaatan (zwachmatighrecheit), dan unsur kepastian (rechtsecherheit). Dalam putusan yang bersifat perdata, hakim juga harus mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut, kecuali apabila ada hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan asas tersebut, hakim harus jeli dalam memahami fakta hukum (kebenaran formal) melalu media bukti, saksi dan penjelasanan duduk perkara yang disampaikan oleh setiap pihak yang berperkara dalam persidangan. Sebagaimana dalam Putusan No.2400/Pdt.G/2013/PA JS, mengenai sengketa Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah, hakim tidak serta merta mengabulkan atau menolak tuntutan para pihak. Hakim dalam putusannya terlebih dahulu menentukan fakta hukum untuk kemudian dijadikan dasar dalam memutus perkara.

Dari hasil analisa terhadap putusan tersebut, ada dua pokok perkaran yang disengketakan oleh pihak—Debitur dan Kreditur. Debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan yang dilakukan oleh Kreditur dan sebaliknya, Kreditur menganggap Debitur melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Kedua pokok perkara tersebut kemudian disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa kerugian materi dan immateril. Hakim dalam putusannya, mengabulkan dan menolak sebagian dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh debitur dan kreditur.
 
ENGLISH:

When Islamic Religious Courts’ Judges perform judicial function, they must understand that the main role of being a judge is to enforce the law and justice. Therefore, when a judge delivers a verdict in a case, the verdict must be able to bring justice (gerechtugheit), usefulness (zwachmatighrecheit), and legal certainty (rechtsecherheit). In a civil verdict, a judge has to adjudicate all claims as has been mentioned in the lawsuit. A judge must be not delivers any verdict to something that is not being demanded except those are mentioned in the statute.

In order to embody the principle above, a judge must be has keen understanding to the law facts (formal truth) through evidence media, the witness and his/her explanation of the case which is explained of all of litigated parties in the court session. Based on the verdict of No.2400/Pdt.G/2013/PA JS about dispute of The Payment Agreement of Wakala in Murabaha, a judge is not necessarily accepting or rejecting the parties’ demands. Before deliver the verdict, a judge has to determine the law facts in order to make them be verdict basis.

Based on analyses of the verdict mentioned above, there are two principal things that were disputed by Debitor and Creditor. Debitor put in a claim that Creditor acts were against the law while Creditor considered that Debitor broke the agreement. Those two principal things are also followed by claims for material and immaterial compensation. The judge in his verdict accepted and rejected some of the claims that were claimed by Debitor and Creditor.